GOWA, SULSEL — Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata yang dibangun dengan dukungan anggaran negara dan pemerintah daerah.
Sorotan itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Pesannya tegas. Infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran besar harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Pembangunan fisiknya telah dilakukan dan anggaran negara yang digunakan sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah memastikan air benar-benar mengalir dan dimanfaatkan masyarakat,” tegas Hamka.
Menurutnya, jangan sampai pembangunan infrastruktur berhenti pada tersedianya bangunan dan jaringan, sementara pelayanan air kepada masyarakat belum berjalan secara optimal.
“Jangan sampai infrastrukturnya tersedia, tetapi pelayanannya belum optimal,” lanjutnya.
SPAM Regional Mamminasata sendiri merupakan proyek yang telah lama direncanakan melalui. Skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah kabupaten dan kota melalui APBD.
Sistem tersebut memanfaatkan air baku dari Bendungan Bili-Bili.
Pada tahap pertama, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dibangun dengan kapasitas 500 liter per detik. Kapasitas tersebut ditargetkan mampu melayani sekitar 40.000 sambungan rumah.
Dalam pengembangan keseluruhan, kapasitas SPAM Regional Mamminasata direncanakan mencapai 1.000 liter per detik.
Potensi pelayanannya pun mencapai sekitar 80.000 sambungan rumah yang tersebar di empat wilayah, yakni Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Besarnya nilai investasi membuat keberlanjutan pemanfaatan SPAM tersebut menjadi perhatian.
Berdasarkan data paket pekerjaan di lokasi, pembangunan IPA tahap pertama memiliki nilai sekitar Rp168,49 miliar.
Kemudian, paket supervisi pembangunan IPA mencapai sekitar Rp3,55 miliar.
Untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU), nilai kontraknya sekitar Rp161,33 miliar. Sementara supervisi pembangunan JDU mencapai sekitar Rp5 miliar.
Jika dijumlahkan, total nilai kontrak paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp338,37 miliar.
Karena itu, Hamka menekankan bahwa ukuran keberhasilan proyek bukan semata-mata berdirinya instalasi maupun tersedianya jaringan.
Yang paling penting, kata dia, adalah memastikan infrastruktur tersebut berfungsi dan airnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Kunjungan Komisi V DPR RI tersebut turut dihadiri Direktur Air Minum Direktorat Jenderal. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, Pemerintah Provinsi sulawesi selatan. Pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM Regional Mamminasata.
SPAM Mamminasata kini menghadapi pekerjaan lanjutan yang tidak kalah penting: memastikan investasi besar tersebut berujung pada pelayanan air minum yang nyata bagi masyarakat di kawasan Mamminasata.
