MAKASSAR, SULSEL — Pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi sorotan. PW SEMMI Sulsel mempertanyakan makna strategis reshuffle tersebut. Apakah benar untuk memperkuat reformasi fiskal, atau sekadar rotasi kekuasaan?
Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam. Menilai pergantian Menteri Keuangan tidak boleh dilihat sebatas pergantian kursi.
Menurutnya, posisi Menteri Keuangan memegang instrumen ekonomi negara yang sangat strategis.
Mulai dari APBN, penerimaan negara, belanja negara, perpajakan, utang hingga kredibilitas fiskal berada dalam ruang kebijakan kementerian tersebut.
“Pertanyaannya bukan hanya siapa yang diganti dan siapa yang menggantikan. Pertanyaan fundamentalnya, apakah ini reformasi fiskal atau sekadar rotasi kekuasaan?” ujar Idam.
Suahasil Nazara bukan nama baru di Kementerian Keuangan.
Ia memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Karena itu, menurut Idam, penunjukannya lebih mudah dibaca sebagai pilihan kontinuitas birokrasi dan stabilisasi ketimbang sebuah revolusi kebijakan.
Namun, justru di titik itulah kritik muncul.
Jika arah kebijakan pada dasarnya tetap berlanjut, publik berhak mempertanyakan alasan strategis di balik pergantian Menteri Keuangan.
“Bukan untuk menghakimi Purbaya dan bukan pula mengkultuskan Suahasil. Ini soal uang publik. Setiap kebijakan fiskal harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.
Idam menilai ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada pidato ataupun narasi politik.
Pasar tidak bergerak hanya karena pernyataan pejabat.
APBN juga tidak menjadi sehat karena pencitraan.
Utang tidak lunas karena popularitas.
“Pada akhirnya, angka yang menjadi hakim,” katanya.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab sejumlah indikator penting.
Bagaimana defisit?
Bagaimana penerimaan negara?
Seberapa produktif belanja pemerintah?
Utang digunakan untuk apa?
Apakah rupiah tetap stabil?
Apakah investasi tumbuh?
Dan yang paling penting, apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat?
Idam menegaskan, reshuffle merupakan keputusan politik.
Di balik pergantian pejabat terdapat kalkulasi mengenai arah kebijakan, stabilitas pemerintahan, persepsi pasar hingga distribusi kekuasaan.
Karena itu, publik tidak cukup bertanya siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan yang lahir dari kursi tersebut,” ujarnya.
Dampak ke Sulsel
Menurut Idam, reshuffle di Jakarta pada akhirnya akan dirasakan hingga ke daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Sulsel memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia Timur.
Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, industri hingga logistik menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah pusat ditantang memberikan jawaban konkret.
Apa yang berubah bagi masyarakat Sulsel setelah reshuffle?
Bukan sekadar berapa besar APBN yang dialokasikan.
Tetapi berapa lapangan kerja yang tercipta?
Berapa biaya logistik yang berhasil ditekan?
Berapa produktivitas petani dan nelayan yang meningkat?
Berapa UMKM yang naik kelas?
Berapa investasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah?
Dan berapa komoditas Sulsel yang berhasil keluar dari ketergantungan sebagai bahan mentah?
“Anggaran besar bukan otomatis berarti kebijakan berhasil. Setiap rupiah uang negara harus bisa dijawab: apa return sosial dan ekonominya?” kata Idam.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Sebab pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari siapa yang menikmati hasilnya.
“Pertumbuhan untuk siapa?” tegasnya.
Menurut Idam, pertumbuhan menjadi persoalan jika biaya hidup semakin berat, lapangan kerja berkualitas terbatas, biaya produksi tinggi dan nilai tambah komoditas justru lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Karena itu, keberhasilan reshuffle tidak cukup diukur dari indikator makro.
Bukan Sekadar Ganti Kursi
Idam menilai Menteri Keuangan bukan pesulap yang dapat menciptakan kekayaan dari udara.
Tugas pemerintah adalah mengalokasikan sumber daya secara produktif, menciptakan insentif yang tepat, menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan belanja negara memberikan manfaat nyata.
Maka pertanyaan paling sederhana setelah reshuffle adalah:
Apakah uang negara menjadi lebih produktif?
Jika jawabannya iya, kata Idam, pemerintah harus membuktikannya dengan angka.
Jika tidak, publik berhak mempertanyakan arah kebijakannya.
Reshuffle, lanjutnya, baru layak disebut keputusan strategis jika mampu memperbaiki disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi APBN, memperkuat produktivitas ekonomi, menjaga daya beli, memperluas lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan berkualitas.
Sebaliknya, jika yang berubah hanya nama pejabat sementara persoalan fundamental tetap sama, maka reshuffle patut dipertanyakan.
“Kalau yang berubah hanya nama pejabat, sementara persoalan mendasar tetap sama, ini bukan reformasi. Ini hanya rotasi kekuasaan administratif,” tegas Idam.
Menurutnya, menteri bisa berganti.
Narasi politik bisa berubah.
Kebijakan pun dapat berganti arah.
Namun konsekuensi ekonomi tetap ditanggung masyarakat.
Rakyat tetap membayar pajak.
Utang negara tetap harus dibayar.
APBN tetap harus dipertanggungjawabkan.
Daerah juga tetap menunggu hasil pembangunan yang nyata.
Karena itu, Idam menilai ujian sesungguhnya reshuffle bukan berada di Jakarta.
Ujiannya ada di daerah.
Termasuk Sulawesi Selatan.
“Apakah setelah reshuffle negara menjadi lebih efisien, APBN lebih produktif, ekonomi lebih kompetitif dan rakyat lebih sejahtera?” katanya.
Pada akhirnya, menurut Idam, persoalan reshuffle bukan semata tentang siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Tetapi tentang ke mana arah kebijakan negara dan siapa yang menikmati hasilnya.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar rotasi jabatan. Rakyat membutuhkan perubahan hasil. Kalau yang berubah hanya kursi, maka itu bukan reformasi. Itu hanya rotasi kekuasaan,” pungkas Idam.
