JENEPONTO, SULSEL — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat di. Kabupaten Jeneponto kembali menjadi sorotan.
Kali ini, HMI Cabang Jeneponto mempertanyakan secara serius ujung-pangkal distribusi BBM hingga sampai ke tangan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Sulaeman, Kabid PTKP HMI Cabang Jeneponto.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme distribusi BBM berjalan, mulai dari pasokan masuk ke Jeneponto hingga penyaluran di tingkat SPBU.
Menurut Sulaeman, persoalan kelangkaan tidak cukup hanya dijawab dengan alasan stok terbatas atau pasokan terlambat.
Data distribusi harus dibuka.
Publik, kata dia, berhak mengetahui berapa kuota BBM yang masuk ke Jeneponto, kapan pasokan tiba, ke SPBU mana saja disalurkan, serta bagaimana pengawasannya di lapangan.
“Kalau pasokan BBM memang masuk dan distribusinya berjalan normal, kenapa masyarakat masih kesulitan mendapatkannya? Ini yang perlu dijelaskan. Sederhana saja, sebenarnya BBM itu ke mana?” tegas Sulaeman.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan untuk tidak mengabaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, seluruh rantai distribusi perlu ditelusuri secara terbuka.
“Yang perlu dibuka bukan hanya soal stok tersedia atau tidak. Kami ingin tahu berapa yang masuk, kapan disalurkan, ke SPBU mana, dan berapa yang akhirnya sampai ke konsumen,” ujarnya.
Sulaeman menilai, keterbukaan data penting untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara jumlah pasokan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Kalau datanya sesuai dengan kondisi di lapangan, tentu tidak ada masalah. Tapi kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, berarti ada hal yang perlu dievaluasi,” katanya.
HMI Sorot Pengawasan BBM Subsidi
HMI Cabang Jeneponto juga mempertanyakan efektivitas pengawasan, khususnya terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Sulaeman meminta Pertamina bersama pemerintah daerah dan instansi pengawasan terkait memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, HMI tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan.
Namun, keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM dinilai perlu dijawab dengan data dan penjelasan yang terbuka.
“Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh siapa pun. Tapi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, tentu ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau distribusinya tidak bermasalah, silakan dijelaskan berdasarkan data,” tegasnya.
Menurut Sulaeman, pernyataan mengenai stok aman tidak cukup jika tidak dibarengi penjelasan mengenai distribusinya.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang lebih penting, masyarakat perlu tahu bagaimana BBM itu didistribusikan sampai ke SPBU dan konsumen. Kalau semuanya berjalan normal, buka datanya dan jelaskan secara transparan,” ujarnya.
HMI Desak Data Distribusi Dibuka
HMI Cabang Jeneponto mendorong Pertamina, Pemkab Jeneponto, pengelola SPBU, serta instansi pengawasan terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi tersebut mencakup kuota BBM yang diterima, jadwal dan volume penyaluran, distribusi ke masing-masing SPBU, mekanisme pengawasan, hingga penyaluran kepada konsumen.
Bagi HMI, persoalan BBM bukan sekadar soal antrean atau sulitnya mendapatkan bahan bakar.
Persoalan tersebut juga menyangkut transparansi tata kelola distribusi dan kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi distribusi BBM di Jeneponto. Jangan sampai masyarakat terus antre, sementara tidak ada yang mampu menjelaskan di mana letak persoalannya,” tutup Sulaeman.
