Makassar SulSel — Polemik seleksi penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Sulawesi Selatan 2026 terus memanas. Setelah pengumuman hasil seleksi molor dari jadwal 5 Juni, hasil baru diumumkan. Senin (8/6/2026).
Kini muncul dugaan lebih serius. Mulai dari rekayasa sistem hingga praktik pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
Kejanggalan demi kejanggalan mulai bermunculan. Sebelumnya ditemukan siswa dinyatakan tidak lolos pada jurusan yang tidak pernah dipilih.
Kini muncul kasus baru. Ada siswa yang tidak mendaftar di jurusan tertentu, namun justru dinyatakan lulus.
Situasi ini memicu keresahan orang tua. Terutama di SMK Negeri 4 Makassar, tempat puluhan wali murid rela antre berjam-jam demi memastikan status kelulusan anak mereka.
Salah satu orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa. Menurutnya, anaknya memenuhi syarat dan memilih jurusan yang sama dengan temannya.
Namun hasilnya berbeda.
“Nilainya sama, pilihannya juga sama. Tapi teman anak saya malah muncul lulus di jurusan lain yang tidak pernah dipilih,” ujarnya.
Anaknya memilih jurusan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, dan Teknik Jaringan Komputer.
Namun, temannya justru tercatat lulus pada jurusan berbeda yang disebut tidak pernah dipilih sejak awal.
Temuan ini memunculkan dugaan adanya perubahan data atau akses tertentu dalam sistem.
Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme perubahan tersebut.
Sikap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Sulsel yang belum memberi penjelasan ikut memicu tanda tanya publik.
Padahal proses ini berlangsung di tengah penerapan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi.
Wakil Ketua LBH MRI, Sainuddin Mahmud, meminta aparat penegak hukum turun tangan.
Ia mendesak dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru segera diusut.
“Kami menduga ada transaksi di balik pergantian jurusan ini. Aparat harus memeriksa aliran dana dan pihak yang memiliki akses penuh terhadap sistem,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan terkait berbagai dugaan tersebut.
