MAKASSAR — Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA Negeri. Tahun ajaran 2026 di Sulawesi Selatan kembali diterpa sorotan.
Ormas elang timur indonesia, mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Yang dinilai berpotensi merusak, prinsip keadilan dan transparansi. Dalam proses penerimaan siswa baru.
Dugaan itu meliputi manipulasi data pada jalur domisili, penggunaan sertifikat yang diduga tidak sah pada jalur prestasi. Hingga informasi mengenai nama peserta, yang diduga digeser dari daftar kelulusan.
Ketua Umum Ormas Elang Timur Indonesia, Imran, SE, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil investigasi dan pemantauan timnya di sejumlah SMA Negeri di Sulawesi Selatan, terutama di SMA Negeri 2 Makassar.
Menurut Imran, tim menemukan indikasi manipulasi penarikan titik koordinat. Atau jarak domisili yang diduga, memengaruhi hasil seleksi pada jalur domisili.
Tak hanya itu, tim investigasi juga mengaku menemukan dugaan penggunaan sertifikat fiktif maupun palsu pada jalur prestasi.
“Hasil investigasi kami mengindikasikan adanya dugaan manipulasi penarikan jarak pada jalur domisili serta dugaan penggunaan sertifikat yang tidak sah pada jalur prestasi. Jika terbukti, tentu ini mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan SPMB,” ujar Imran, Rabu (2/7/2026).
Ia menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan surat resmi. Kepada sekolah yang menjadi objek temuan, guna meminta keterbukaan data, dan transparansi proses seleksi.
Selain itu, Ormas Elang Timur juga menyiapkan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Aksi tersebut rencananya akan digelar, di SMA Negeri 1 Makassar dan. SMA Negeri 16 Makassar sebagai bentuk, desakan agar dugaan pelanggaran diusut secara terbuka.
Imran juga menyoroti, besarnya anggaran pelaksanaan. SPMB yang disebut mencapai Rp800 juta, untuk pengadaan aplikasi. ditambah sekitar Rp100 juta untuk operasional panitia.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan kualitas, integritas, dan transparansi pelaksanaan seleksi.
“Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya merusak kredibilitas dunia pendidikan, tetapi juga merampas hak calon peserta didik yang mengikuti seleksi secara jujur,” tegasnya.
Karena itu, Elang Timur mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
Mereka juga meminta, audit dilakukan terhadap seluruh proses verifikasi berkas. Di sekolah-sekolah yang menjadi sorotan publik.
“Kami mendesak agar evaluasi total dan audit segera dilakukan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru semakin runtuh,” tutup Imran.
