Makassar SulSel — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Aksi demonstrasi tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan, Ramadhan, sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan pendapatan kawasan industri.
Dalam aksinya, massa mahasiswa melakukan orasi secara bergantian sambil membentangkan spanduk tuntutan. Situasi sempat memanas ketika demonstran membakar ban bekas di depan gerbang kawasan sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik maladministrasi, kebocoran anggaran, hingga indikasi praktik korupsi.
Sorotan utama mahasiswa tertuju pada sistem pengelolaan air limbah perusahaan tenant serta mekanisme penarikan karcis kendaraan yang masuk ke kawasan industri tersebut.
Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Limbah
Dalam orasinya, Ramadhan menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengelolaan limbah industri yang dinilai tidak transparan.
“Kami menilai ada indikasi kuat ketidaktransparanan dalam pengelolaan pendapatan kawasan, khususnya dari sektor pengelolaan air limbah dan karcis masuk. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran anggaran, maladministrasi, bahkan indikasi praktik korupsi yang harus segera diusut secara serius,” tegas Ramadhan.
Menurutnya, berdasarkan hasil advokasi dan penelusuran di lapangan, pihaknya menemukan dugaan adanya perusahaan tertentu yang tetap menerima tagihan pengelolaan air limbah, meskipun tidak ditemukan pemasangan alat pengukur debit limbah (water meter) di lokasi perusahaan tersebut.
“Kami menemukan ada perusahaan yang tetap menerima tagihan pengelolaan air limbah dari pihak KIMA. Namun setelah kami telusuri, di lokasi perusahaan tersebut tidak ada water meter sebagai alat pengukur debit limbah. Jika tidak ada alat ukur, lalu dasar perhitungan tagihannya dari mana?” ujarnya.
Temuan tersebut, kata Ramadhan, menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme perhitungan biaya pengelolaan limbah yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri.
Desak Audit dan Investigasi
Mahasiswa menilai persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pengelola kawasan karena menyangkut prinsip transparansi, tata kelola lingkungan, serta akuntabilitas pengelolaan kawasan industri.
Dalam aksinya, SEMMI Makassar juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan investigasi terhadap sistem pengelolaan pendapatan kawasan tersebut.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi antara lain:
1) Mendesak PT Kawasan Industri Makassar membuka secara transparan data pengelolaan air limbah serta pendapatan karcis masuk kawasan.
2) Mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pendapatan pengelolaan air limbah dan karcis masuk.
3) Mendesak pencopotan seluruh jajaran direksi PT Kawasan Industri Makassar yang dinilai lalai melakukan pengawasan.
4) Mendesak pencopotan Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas sistem pengelolaan limbah kawasan.
Ancam Aksi Lanjutan
SEMMI Makassar menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan kawasan industri yang menyangkut kepentingan lingkungan serta akuntabilitas pengelolaan perusahaan.
Di akhir aksi, massa menegaskan tidak akan berhenti pada satu kali demonstrasi.
“Jika tuntutan kami tidak segera direspons secara serius, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini adalah komitmen kami sebagai mahasiswa untuk terus mengawal dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan publik,” tutup Ramadhan.
