Takalar, Sulawesi Selatan — Indonesia sebagai negara yang terus berupaya menyejahterakan rakyatnya, seringkali menghadapi tantangan dalam penyaluran bantuan, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi BBM jenis Solar telah menjadi pilar penting untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, hingga transportasi logistik kecil. Minggu (28/09/2025).
Namun ironisnya, bantuan ini seringkali disalahgunakan, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengeruk keuntungan pribadi.
Kini, sorotan tajam tertuju pada SPBU 74.922.47 Panaikang di Takalar Sulawesi Selatan, yang diduga kuat terlibat dalam praktik mafia solar.
Informasi yang beredar mengindikasikan adanya, kerjasama antara pihak SPBU dengan jaringan mafia yang bahkan melibatkan seorang berinisial NG .
Modus Operandi yang Meresahkan
Modus operandi yang terungkap cukup sistematis dan merugikan, para mafia solar ini terindikasi membawa jerigen berkapasitas 35 liter, lengkap dengan surat keterangan dari desa/kelurahan yang seolah-olah menyatakan bahwa BBM tersebut diperuntukkan bagi mesin alat pertanian. Namun, ini hanyalah alibi belaka.
Praktik ini diduga kuat sebagai penipuan, di mana Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, justru diselewengkan untuk kepentingan komersial.
Ironisnya, dugaan kerjasama ini tidak hanya melibatkan ‘pemain’ di luar, tetapi juga diduga kuat melibatkan internal SPBU Panaikang, para operator, supervisor, bahkan manajer pun disebut sudah sangat memahami tata cara pembelian, BBM Pertalite dan Solar bersubsidi yang seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, kenyataan di lapangan jauh berbeda. BBM bersubsidi ini justru menjadi ‘ladang bisnis’ bagi para mafia, yang kemudian menjualnya kembali kepada pengelola industri dengan harga yang lebih tinggi, demi keuntungan pribadi.
Dampak Merugikan bagi Rakyat dan Negara
Praktik ini bukan hanya pelanggaran sepele, melainkan suatu tindakan kriminal yang berdampak luas:
1) Merugikan Masyarakat: Subsidi yang seharusnya menopang aktivitas produktif petani dan nelayan kecil, atau meringankan beban transportasi umum, justru dicaplok oleh pihak-pihak ilegal. Akibatnya, mereka yang benar-benar membutuhkan seringkali kesulitan mendapatkan akses Solar bersubsidi.
2) Kerugian Negara: Penyelewengan BBM bersubsidi berarti uang pajak rakyat yang dialokasikan untuk subsidi menjadi bocor, merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
3) Mencederai Keadilan: Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana praktik mafia BBM dapat melibatkan oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan aturan. Hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan aparat penegak hukum.
Desakan Kuat untuk Tindakan Tegas APH
Melihat kondisi ini, masyarakat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Takalar dan Polda Sulsel , segera menyelidiki dugaan praktik ilegal ini secara tuntas. Pemberantasan aktivitas mafia solar di Kabupaten Takalar dan sekitarnya merupakan suatu keharusan demi menjaga keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat.
Praktik ilegal ini jelas melanggar sejumlah peraturan hukum di Indonesia, antara lain:
° Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
° Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sanksi pidana untuk perlindungan subsidi BBM tidak main-main, pelaku dapat dijerat dengan penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah).
Lebih jauh lagi, jika ada keterlibatan oknum aparat (Polri maupun TNI), hal ini dapat memicu pasal-pasal otoritas otoritas jabatan dan penggelapan jabatan, yang semakin memperparah bobot kasus.
Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Kasus di SPBU Panaikang ini, adalah pengingat pahit tentang pentingnya pengawasan yang ketat, dan integritas dalam setiap lini pelayanan publik.
Pemberantasan mafia subsidi BBM bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga keadilan sosial, memastikan subsidi sampai kepada yang berhak, dan mengembalikan kepercayaan publik, terhadap institusi negara.
Mari kita bersama-sama mengawali proses ini, mendesak APH untuk bertindak cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demi masa depan yang lebih baik, adil dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat dan negara.
