Makassar SulSel — Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh. Dewan Pengurus Pusat Front Kesatuan Mahasiswa Indonesia (DPP FKMI) di Kantor DPRD Kota Makassar. Kamis (02 April 2026), menjadi tamparan keras bagi pemerintah kota dan aparat terkait.
Massa aksi turun dengan satu suara: bongkar dugaan praktik ilegal yang mencederai aturan dan merugikan masyarakat.
Dengan membawa spanduk bernada kecaman dan orasi yang membakar semangat, FKMI menyoroti dugaan aktivitas gudang milik PT. Pharma Indo Sukses yang beroperasi di tengah pemukiman warga Kecamatan Tamalate.
Baik Jendral Lapangan DPP FKMI Menilai, keberadaan gudang tersebut bukan hanya melanggar regulasi tata ruang, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Kami tidak datang untuk basa-basi. Ini soal pelanggaran terang-terangan yang seolah dibiarkan. Ada apa dengan pemerintah kota? Kenapa aturan bisa dilangkahi begitu saja?” tegas Baim dalam orator aksinya.
FKMI menilai dugaan penyalahgunaan izin bangunan (IMB) sebagai bentuk manipulasi administratif yang harus segera diusut.
Aktivitas bongkar muat yang berlangsung hampir setiap hari dinilai telah mengganggu kenyamanan warga—mulai dari kemacetan, kebisingan, hingga potensi bahaya distribusi farmasi di lingkungan padat penduduk.
Dalam tuntutannya, DPP FKMI mendesak:
Penutupan dan pembersihan gudang yang diduga ilegal dan melakukan pemanggilan kepada pihak PT. Pharma Indo Sukses oleh DPRD dan melakukan pembongkaran bangunan jika terbukti melanggar aturan
Aksi ini juga menyindir keras kinerja DPRD Kota Makassar yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap aduan masyarakat. FKMI bahkan menyebut adanya potensi
“pembiaran sistematis” jika kasus ini terus berlarut tanpa tindakan tegas.
“Kalau DPRD hanya jadi penonton, maka jangan salahkan rakyat kalau turun tangan langsung. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini bentuk ketidakadilan yang nyata!” lanjut Baim dengan nada tinggi.
Situasi sempat memanas, namun tetap dalam kendali aparat keamanan. Perwakilan DPRD Komisi B akhirnya menerima delegasi massa untuk melakukan audiensi, meski FKMI menegaskan bahwa aksi lanjutan akan digelar jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa kembali mengambil peran sebagai pengawas kritis jalannya pemerintahan. Di tengah dugaan pelanggaran yang semakin terang, publik kini menunggu: apakah pemerintah akan bertindak, atau justru kembali diam?
