Takalar SulSel — Aroma skandal dalam pengelolaan anggaran belanja media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Takalar kian menyengat. Kamis (30 April 2026).
Anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp 1 M hingga Rp1,2 miliar pada Tahun Anggaran 2025-2026 kini berada di bawah sorotan tajam, menyusul dugaan penyimpangan sistematis, praktik tidak transparan, hingga indikasi konflik kepentingan di internal pengelola.
Sejumlah insan pers dan aktivis menilai, pengelolaan anggaran publikasi media bukan sekadar bermasalah secara administratif, tetapi telah mengarah pada pola yang terstruktur dan berpotensi merugikan keuangan Daerah.
Polarisasi Anggaran: Media “Elit” Diuntungkan, Lokal Dipinggirkan, anggaran Rp 1,2 M untuk publikasi tidak asas manfaat nya bagi masyarakat dan pemerintahan sedang kan Dinas Satpol-PP sangat membutuhkan anggaran untuk siap siaga dimana ketertiban dan pengamanan Kabupaten.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya disparitas mencolok dalam distribusi anggaran. Media nasional dan orang dekat diduga menjadi prioritas utama dengan nilai pembayaran mencapai sekitar jutaan perbulan, sementara media lokal hanya memperoleh sekitar Rp500 ribu per dua bulan. Lebih ekstrem, media cetak hanya menerima kisaran Rp.160 ribu perdua bulan
Skema ini dinilai bukan sekadar ketimpangan, tetapi mengindikasikan adanya desain kebijakan yang sengaja menguntungkan kelompok tertentu.
“Ini bukan lagi soal perbedaan klasifikasi media, tapi sudah mengarah pada diskriminasi anggaran yang sistematis,” ujar salah satu Aktivis Sulsel.
Realisasi Janggal: Anggaran Besar, Pembayaran Minim di duga masuk kantong.
Di tengah besarnya pagu anggaran, realisasi pembayaran justru dinilai janggal, sejumlah media mengaku hanya menerima pembayaran, setara dua bulan untuk periode Januari. Hingga April 2026, yakni sekitar Rp.500 ribu sebelum potong pajak, dan menyetor dana tanda jasa masuk.
Artinya, terdapat selisih signifikan antara anggaran yang dialokasikan dengan dana yang benar-benar diterima oleh mitra media.
Selisih inilah yang kini memicu kecurigaan adanya praktik “pengendapan” hingga dugaan pengalihan dana.
Dugaan Aktor Kunci dan Konflik Kepentingan” Transparansi Bungkam”
Sumber internal yang mengetahui pola distribusi anggaran mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat strategis dalam pengaturan alur anggaran.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan konflik kepentingan, di mana pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan disebut-sebut mendapatkan porsi anggaran lebih besar.
“Ada indikasi pengaturan. Media tertentu diprioritaskan, sementara yang lain hanya formalitas agar terlihat merata,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih jauh, sumber tersebut mengungkap adanya dugaan praktik “setoran balik” dari pihak media kepada oknum tertentu sebagai syarat kelancaran kerja sama maupun pencairan anggaran.
Jika benar, praktik ini berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi hingga korupsi terselubung.
Transparansi Tertutup, Data Dikunci Rapat, Minta BPK audit khusus Kominfo.
Upaya menggali transparansi justru menemui jalan buntu. Sejumlah media mengaku tidak pernah diberikan akses terhadap nilai kontrak kerja sama, daftar lengkap media mitra, maupun rincian anggaran yang digunakan.
Pihak diskominfo takalar dinilai cenderung tertutup, dan tidak kooperatif dalam memberikan. Informasi publik yang seharusnya terbuka.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya manipulasi administrasi serta upaya sistematis untuk menutup jejak penggunaan anggaran.
Potensi Pelanggaran Hukum Menguat
Sejumlah aktivis menilai, jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut dapat masuk dalam berbagai kategori pelanggaran serius, mulai dari penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, hingga tindak pidana korupsi.
“Ini bukan lagi dugaan biasa. Polanya sudah mengarah pada praktik korupsi berjamaah jika tidak segera diusut,” tegas salah satu aktivis.
