Bulukumba, SulSel — Aliansi Masyarakat Topanda menggelar aksi damai menuntut transparansi penyaluran bantuan ketahanan pangan di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kamis (2/7/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pengelolaan bantuan pemerintah dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pernyataan sikap dibacakan dan ditandatangani Koordinator Aksi, Parawansyah.
Selama aksi berlangsung, situasi tetap kondusif.
Pengamanan dilakukan personel Polsek Rilau Ale, Satpol PP Kabupaten Bulukumba, serta gabungan personel Intelkam Polres Bulukumba untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib.
Dalam pernyataannya, Aliansi menegaskan bantuan ketahanan pangan merupakan program yang bersumber dari APBN dan hanya diperuntukkan bagi warga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, seluruh tahapan mulai dari pendataan, penetapan penerima hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan, objektif, adil, dan akuntabel.
“Bantuan pemerintah adalah hak masyarakat yang berhak, bukan ruang bagi praktik yang tidak transparan,” demikian salah satu isi pernyataan sikap Aliansi.
Koordinator Aksi Parawansyah menegaskan aksi tersebut lahir dari kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.
“Kami hanya menuntut hak masyarakat agar pemerintahan desa berjalan bersih, terbuka, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam aksi itu, Aliansi menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Desa Topanda.
Pertama, membuka data penerima bantuan kepada masyarakat.
Kedua, menjelaskan mekanisme penetapan dan penyaluran bantuan secara terbuka.
Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program bantuan.
Keempat, mendesak BPD Desa Topanda menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal atau mengundurkan diri apabila tidak mampu menjalankan tugasnya.
Kelima, menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta dugaan perlakuan tidak adil dalam penyaluran bantuan.
Aliansi menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak.
Masyarakat yang hadir juga mengapresiasi pengamanan aparat sehingga aksi berlangsung damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
Aliansi meminta Pemerintah Desa Topanda segera memberikan jawaban resmi atas lima tuntutan tersebut.
Menurut mereka, transparansi merupakan langkah awal membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Menutup aksi, Parawansyah memastikan Aliansi akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan.
“Tujuan kami hanya satu, memastikan bantuan rakyat benar-benar kembali kepada rakyat,” pungkasnya.
