Makassar SulSel — Direktur Laksus Muhammad Ansar mendesak Kejati Sulsel mendalami peran 4 mantan pimpinan DPRD Sulsel dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Ansar menyebut, ada potensi keterlibatan kolektif antara eksekutif dan legislatif di kasus ini.
4 mantan pimpinan DPRD Sulsel itu yakni Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Gowa Darmawangsa Muin dan Ketua Partai Demokrat Ni’matullah. Keempatnya telah diperiksa penyidik Kejati pekan lalu.
Ansar menilai, alur pengusutan penyidik sudah tepat. Penyidik menyasar objek yang paling mungkin mengetahui proyek ini.
“Pemeriksaan Andi Ina, Syahar, Ni’matullah dan Darmawangsa sudah tepat. Saya kira memang penting bagi penyidik untuk melihat benang merah peran mereka di situ,” ujar Ansar, Rabu (22/04/2026).
Kasus dugaan korupsi proyek nanas Pemprov Sulsel menjerat mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sebagai tersangka. Bahtiar telah resmi ditahan Maret lalu.
Proyek ini diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp60 miliar. Menurut Ansar, poin-poin penting yang perlu ditelisik penyidik usai pemeriksaan 4 mantan pimpinan DPRD Sulsel.
“Pertama, tentu ini perkembangan menarik. Karena setelah Bahtiar ditetapkan tersangka, penyidik memperluas penyelidikan ke pihak-pihak yang memungkinkan terkait di dalamnya,” jelas Ansar.
Ansar sepakat penyelidikan menyentuh legislatif.
“Sebab sedikit banyak mereka (DPRD) pasti tahu setiap program yang digulirkan pemerintah,” terang Ansar.
Poin kedua, pengakuan Andi Ina, Syahar, Darmawangsa dan Ni’matullah yang mengklaim tak mengetahui soal proyek pengadaan nanas, masih bersifat mandiri. Artinya kata Ansar pengakuan itu individual. Harus divalidasi kebenarannya oleh penyidik.
“Harus diuji kebenaran pengakuan mereka. Benar tidak mereka tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan melakukan konfrontir dengan Bahtiar,” paparnya.
Dari hasil konfrontir ini, Ansar yakin akan terbuka semuanya. Penyidik akan mengetahui siapa dapat apa.
“Nanti akan terlihat apa benar Bahtiar terlibat seorang diri. Saya kira penyidik sudah tahu alurnya. Kita tunggu saja,” katanya,
Ketiga, menurut Ansar, kapasitas Andi Ina Cs harus didalami lebih jauh.
“Ini yang tidak kalah penting. Kalau perlu periksa ulang itu (Andi Ina, Syahar, Darmawangsa dan Ni’matullah,” pintanya.
Ada Gratifikasi
Ansar mengemukakan, dalam kasus pengadaan bibit nanas, ada penggelembungan anggaran yang cukup fantastis. Jika merunut proses yang ada mustahil DPRD Sulsel tak mengetahui proyek ini.
“Kan anggaran besar. Mustahil DPRD tak tahu. Ini tanda tanya. Saya yakin akan terjawab dari hasil penelusuran nanti,” papar Ansar.
Selain mark-up, kata Ansar, memungkinkan ada gratifikasi atau suap.
“Nah gratifikasi ini yang berpotensi menyeret banyak pihak. Logika sederhana kan. Tidak mungkin bisa berjalan mulus satu proyek tanpa sokongan dari luar eksekutif. Taruhkan dukungan dari legislatif. Artinya, celah ini yang harus diusut penyidik,” sebut Ansar.
Lantas siapa yang memungkinkan terlibat? Kata Ansar, tidak sulit menemukan siapa yang menerima gratifikasi. Alurnya sangat jelas.
“Proses awal proyek ini melibatkan banyak pihak sampai kemudian terealisasi. Dan anggaran cair. Siap yang berperan di dalam. Kan jelas itu. Dari alur itu penyidik bisa tahu,” terang dia.
Ansar menjelaskan, dari awal pihaknya sudah melakukan banyak koreksi terhadap program Pj Gubernur Bahtiar. Termasuk proyek pengadaan nanas.
Menurutnya, saat itu ia mengingatkan bahwa proyek yang berbasis program sangat rawan korupsi. Ansar menyebut, proyek nanas tidak berorientasi pada kebutuhan publik.
“Dari awal ini memang hanya jadi objek korup, masyarakat tidak butuh tapi dipaksakan. Akhirnya jadi ladang korup,” imbuhnya.
