Gowa, SulSel — Sejumlah aktivis bersama tim media melakukan investigasi lapangan terhadap pelaksanaan. Program percepatan peningkatan tata guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh P3A PAMMASE di Desa Tangkebajeng. Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Sabtu (08 Agustus 2026).
Dalam pemantauan tersebut, salah seorang aktivis yang turut turun langsung bersama tim media. Menyampaikan bahwa terdapat sejumlah temuan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan.
Berdasarkan hasil investigasi, tim menemukan bahwa pada beberapa titik bangunan saluran irigasi lama diduga tidak dibongkar secara menyeluruh, melainkan hanya dilakukan penambalan dengan plester baru sehingga menutupi lapisan plester lama. Sementara pada bagian lantai saluran, hanya terlihat beberapa titik yang dilakukan penambalan.
Selain itu, papan transparansi proyek yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan volume atau panjang pekerjaan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas target pekerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Padahal keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari prinsip transparansi penggunaan anggaran negara.
Tim juga mengamati bahwa pemasangan pasangan batu kali pada saluran irigasi hanya terlihat pada beberapa meter tertentu, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah volume pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Dari hasil penelusuran di lapangan, pekerjaan tersebut diketahui dikerjakan oleh Kepala Dusun Lanraloe, Daeng Sitakka. Namun demikian, perhatian utama tim tertuju pada mutu pekerjaan dan kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis, bukan pada identitas pelaksananya.
Pantauan di lapangan juga menunjukkan para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal pada papan proyek secara jelas tertulis “Wajib Menggunakan APD”, meliputi penggunaan helm keselamatan, rompi keselamatan, sepatu safety, dan sarung tangan. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan ketentuan yang dicantumkan pada papan proyek. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Tim aktivis bersama media juga menilai fungsi pengawasan diduga belum berjalan secara maksimal. Apabila benar terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, kondisi tersebut seharusnya dapat terdeteksi sejak awal melalui pengawasan yang efektif dari pihak yang ditunjuk.
“Dana yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari APBN. Karena itu setiap tahapan pekerjaan harus diawasi secara serius agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas, sesuai spesifikasi, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar salah seorang aktivis yang ikut melakukan investigasi.
Tim menegaskan bahwa temuan ini merupakan hasil pemantauan lapangan yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Oleh sebab itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS Pompengan Jeneberang diharapkan segera turun melakukan pemeriksaan langsung sebelum dilakukan proses pencairan pekerjaan hingga 100 persen.
Apabila dalam perkembangan berikutnya ditemukan bukti, atau data tambahan yang mengarah pada dugaan ketidaksesuaian volume maupun spesifikasi teknis. Maka tim aktivis bersama media akan menyampaikan laporan resmi dan melakukan persuratan kepada. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, agar dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut tim, proyek irigasi yang dibiayai melalui. APBN Tahun Anggaran 2026 harus menghasilkan bangunan yang kokoh, bermutu, dan memiliki usia layanan yang panjang. Sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi para petani.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak redaksi masih menunggu klarifikasi dari pelaksana kegiatan yang diketahui dikerjakan oleh Kepala Dusun.
