TAKALAR — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Takalar kian memanas. Berbagai persoalan yang mencuat di Dapur MBG Pa’dinging, mulai dari dugaan makanan berulat, pemecatan karyawan, hingga tata kelola internal, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
Kasus dugaan makanan berulat menjadi sorotan utama. Temuan tersebut dinilai mencederai tujuan utama, program yang dirancang untuk meningkatkan. Gizi dan kesehatan peserta didik.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, masyarakat menuntut adanya jaminan bahwa makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar aman, higienis, dan layak konsumsi.
Aktivis Takalar, Wahyu, menilai persoalan yang terjadi di Dapur MBG Pa’diding tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Menurutnya, rentetan kasus yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan program.
“Kalau dugaan makanan berulat benar terjadi, ini persoalan serius. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak penerima manfaat,” kata Wahyu, Selasa (9/6/2026).
Ia menegaskan bahwa menyelamatkan Program MBG tidak berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Menurutnya, Dapur MBG Pa’diding merupakan titik paling vital dalam pelaksanaan program karena seluruh proses pengolahan makanan berlangsung di lokasi tersebut. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara terbuka dan profesional.
Selain masalah kualitas makanan, polemik pemecatan karyawan, dan tata kelola internal juga dinilai perlu mendapat perhatian. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk menjaga, kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.
Wahyu mendesak Kejaksaan Negeri Takalar segera melakukan penelusuran langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya di dapur MBG.
“Kami meminta Kejari Takalar turun langsung melihat kondisi yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, proses harus berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan pangan, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Menurutnya, langkah cepat dan tegas diperlukan agar Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan. Sekaligus mencegah munculnya persoalan yang dapat merugikan siswa sebagai penerima manfaat utama.
