Makassar, Sulsel — Aksi unjuk rasa Aliansi Blok Poros Makassar di depan Kanwil Kemenkumham Sulsel berujung ricuh setelah sekelompok orang berpakaian hitam dan bermasker diduga membubarkan paksa massa demonstran. Senin (06 Oktober 2025).
Aksi yang menyoroti dugaan praktik sobis dan penyalahgunaan kewenangan di Lapas Kelas I Makassar itu seharusnya berlangsung damai. Namun, atribut aksi dirampas sebelum orasi dimulai.
> “Kami menuntut kalapas Makassar dicopot, dan seluruh oknum yang terlibat dalam praktik kotor di dalam lapas ditindak tegas,” tegas Wahid, Jenderal Lapangan Fraksi Mahasiswa Sulsel Menggugat.
Mahasiswa juga menuding aparat kepolisian gagal total dalam memberikan jaminan keamanan, padahal surat pemberitahuan aksi telah disampaikan sesuai ketentuan.
“Ini bentuk pembungkaman dan pelanggaran hak konstitusional kami,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pegawai Lapas Kelas I Makassar yang enggan disebut namanya membenarkan bahwa oknum napi yang disebut pasobis telah diamankan dan ditempatkan di sel khusus. Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait siapa pihak yang meloloskan penggunaan ponsel di dalam lapas hingga praktik sobis bisa terjadi.
Publik kini menanti pertanggungjawaban Kalapas Makassar dan KPLP atas lemahnya pengawasan terhadap peredaran ponsel serta potensi adanya keterlibatan internal.
> “Jika napi bisa bebas menggunakan HP, jelas ada pembiaran. Maka wajar jika publik mendesak pencopotan Kalapas sebagai bentuk tanggung jawab struktural,” tegas Wahid.
Aliansi menegaskan, akan terus mengawal dugaan praktik sobis, dan penyalahgunaan wewenang di Lapas Makassar, serta menuntut evaluasi total terhadap sistem pengawasan di bawah Kanwil Kemenkumham Sulsel.