Takalar SulSel — Ketua Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP), Rais, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar segera memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tong sampah dan kontainer mini di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar.
Kasus yang sebelumnya, memicu gelombang demonstrasi mahasiswa itu, hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait keseriusan penanganan perkara, yang diduga merugikan keuangan negara.
Rais menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan karena bersumber dari uang rakyat.
Menurutnya, lambannya proses hukum berpotensi memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kasus ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya,” ujarnya.
SPMP mengaku terus memantau perkembangan kasus tersebut sejak awal pelaporan hingga rangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.
Namun hingga saat ini, kata Rais, belum terlihat langkah signifikan maupun penetapan tersangka oleh pihak Kejaksaan.
Padahal, menurutnya, sejumlah data dan informasi terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan tong sampah dan kontainer mini telah lama menjadi perhatian publik.
“Kami menegaskan bahwa kasus tong sampah dan kontainer mini di DLHP Takalar bukan sekadar persoalan administratif. Ada indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi, yang harus diusut tuntas. Kejari Takalar wajib menjelaskan kepada publik apa hambatan yang menyebabkan kasus ini terkesan jalan di tempat,” tegas Rais.
SPMP juga mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan, penjelasan resmi, atau langkah konkret dari Kejaksaan, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang jelas,” tambahnya.
Rais turut mengajak masyarakat Takalar untuk bersama-sama mengawasi proses penanganan perkara tersebut.
Ia berharap Kejari Takalar membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan membuka secara transparan perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan tong sampah dan kontainer mini di DLHP Takalar.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
