Takalar SulSel — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Takalar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan tersebut dinilai menjadi indikator membaiknya tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Takalar.
Ketua APDESI Takalar, Parawangsa, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif atau simbol seremonial semata. Menurutnya, predikat tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, penguatan sistem birokrasi, hingga perbaikan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
“WTP adalah bentuk pengakuan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar pemeriksaan. Ini bukan hasil instan, tetapi buah dari proses panjang pembenahan birokrasi, peningkatan disiplin aparatur, serta komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Parawangsa.
APDESI Takalar menilai terdapat sejumlah faktor yang menjadi fondasi utama keberhasilan pemkab takalar dalam meraih opini tertinggi dari BPK RI tersebut. Salah satunya adalah perubahan pola pikir aparatur pemerintah yang mulai bergerak menuju birokrasi profesional, lebih responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, penguatan etika dan integritas aparatur juga disebut menjadi faktor penting. Kesadaran terkait transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran sesuai regulasi dinilai semakin meningkat di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari sisi administratif, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga disebut mengalami perbaikan signifikan. Penataan administrasi yang lebih sistematis serta penguatan mekanisme pengawasan internal dinilai membantu menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Parawangsa juga menyoroti pentingnya sinergi antara pimpinan daerah, OPD, serta unsur pengawasan internal dalam menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, koordinasi yang berjalan efektif menjadi faktor yang ikut menentukan keberhasilan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, APDESI Takalar mengingatkan bahwa raihan WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat, termasuk hingga ke tingkat desa.
“Prestasi ini jangan berhenti sebagai pencapaian administratif. Momentum ini harus dijaga untuk memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar kini menghadapi tantangan berikutnya, yakni menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang transparan. Mempertahankan budaya disiplin birokrasi, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.
