Makassar SulSel — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan (AMPERA SULSEL) menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan ruas Jalan Bontomanai–Kindang di Kabupaten Bulukumba. Jumat (17 April 2026)
Aksi yang dipimpin jenderal lapangan rull, mengusung grand isu:
“Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Sistemik dalam Proyek Jalan Bontomanai–Kindang di Bulukumba.
Dalam orasinya, massa menyoroti proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai lebih dari Rp46 miliar yang diduga bermasalah sejak tahap pelaksanaan.
AMPERA SULSEL mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dugaan tersebut tidak hanya terjadi pada pembangunan talud, tetapi juga pada pekerjaan pengaspalan jalan.</p>
Massa menilai kualitas material hingga hasil akhir pekerjaan diduga tidak memenuhi standar, yang berpotensi menurunkan mutu infrastruktur secara signifikan.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Kami melihat adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi sistemik, mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga lemahnya fungsi pengawasan,” tegas Rull dalam orasinya.
Menurutnya, jika dugaan tersebut benar, maka kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan, karena berpotensi memperpendek umur infrastruktur.
Selain itu, AMPERA SULSEL juga menyoroti peran konsultan pengawas yang dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, sehingga dugaan pelanggaran spesifikasi bisa terjadi tanpa koreksi.
style=”color: #0000ff;”>Dalam aksi tersebut, AMPERA SULSEL menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terindikasi korupsi dalam proyek Jalan Bontomanai–Kindang
2. Mendesak Kementerian PUPR dan instansi terkait melakukan audit teknis serta audit investigatif independen
3. Menuntut transparansi penuh terhadap seluruh dokumen proyek, termasuk kontrak, RAB, dan spesifikasi teknis
4. Mendesak evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kasatker Wilayah I Sulsel, PPK, konsultan pengawas, serta pelaksana proyek
5. Menegakkan supremasi hukum tanpa tebang pilih
AMPERA SULSEL menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar ini hanya menjadi simbol pemborosan anggaran tanpa kualitas yang layak bagi masyarakat,” tutup Rull.
