GOWA, SULSEL — Rencana aktivitas tambang galian C di Dusun Jannaya, Kabupaten Gowa, menuai penolakan keras. Warga turun melakukan aksi penutupan jalan sebagai bentuk protes terhadap rencana pertambangan yang dikhawatirkan mengancam lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Aksi tersebut menjadi sinyal tegas bahwa warga tidak ingin rencana tambang berjalan tanpa kejelasan legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Masyarakat mempertanyakan dasar perizinan kegiatan tersebut. Dugaan adanya tambang ilegal pun menjadi sorotan dan mendesak adanya pemeriksaan langsung dari instansi berwenang.
Jangan sampai aktivitas tambang berjalan lebih dahulu. Sementara legalitas dan dampaknya terhadap warga belum jelas.
Legalitas Tambang Harus Dibuka
Aktivitas tambang galian C bukan perkara sepele. Jika tidak memenuhi ketentuan, kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan persoalan serius. Mulai dari debu, kebisingan, kerusakan jalan akibat kendaraan angkutan. Hingga gangguan terhadap lingkungan.
Karena itu, pemerintah dan dinas teknis terkait perlu segera memeriksa status perizinan. Kesesuaian lokasi, serta pemenuhan kewajiban lingkungan. Sebelum aktivitas tambang dijalankan.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai keresahan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Respons Aparat dan Pemerintah Dipertanyakan
Penolakan warga turut memunculkan pertanyaan mengenai respons pemerintah setempat dan unsur terkait terhadap persoalan tersebut.
Tokoh masyarakat dan kepala dusun disebut telah menyampaikan penolakan sejak awal. Namun, langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan ini. Masih membutuhkan penjelasan dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Kepentingan warga menyangkut lingkungan dan akses jalan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Pemerintah setempat perlu memastikan aspirasi masyarakat ditampung dan ditindaklanjuti secara terbuka.
Di sisi lain, pihak pengelola tambang juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan legalitas, rencana operasional, serta langkah mitigasi dampak lingkungan yang akan dilakukan.
Bhabinkamtibmas dan Babinsa Diharapkan Turun
Peran Bhabinkamtibmas, dan Babinsa juga menjadi perhatian. Dalam penyelesaian persoalan ini.
Keduanya diharapkan membantu menjaga keamanan, menampung keluhan masyarakat. Serta mendorong dialog agar penolakan warga tidak berkembang menjadi konflik.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, aparat dan instansi yang berwenang perlu melakukan. Pemeriksaan berdasarkan bukti, bukan sekadar mengandalkan klaim salah satu pihak.
Warga Menunggu Kepastian
Kini, warga Dusun Jannaya membutuhkan jawaban konkret. Apakah rencana tambang tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan akses jalan warga? Siapa yang bertanggung jawab jika kerusakan benar-benar terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
Aksi penutupan jalan menjadi peringatan bahwa rencana pertambangan tersebut telah memicu penolakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa dan instansi terkait, Perlu segera turun melakukan pemeriksaan. Serta memfasilitasi penyelesaian yang adil.
Jangan biarkan warga terus menanggung ketidakpastian. Legalitas harus jelas, lingkungan harus dilindungi, Dan setiap dugaan pelanggara, harus ditangani tanpa tebang pilih.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai status perizinan tambang. Fan tanggapan resmi pihak pengelola maupun, instansi terkait belum tersedia dalam bahan pemberitaan.
