MAKASSAR, SULSEL — Penyaluran BBM subsidi jenis solar di SPBU 74.902.21, Jalan Daeng Tata Raya, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menjadi sorotan publik.
Aktivitas pengisian sejumlah kendaraan yang terpantau pada Jumat malam (14/11/2026) memunculkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan solar subsidi.
Berdasarkan pantauan Tim Media di lokasi, terlihat sejumlah kendaraan mengantre dengan pola pengisian yang dinilai tidak wajar. Beberapa kendaraan diduga melakukan pengisian secara berulang dalam rentang waktu cukup lama.
Tim juga mencatat adanya kendaraan yang identitas pelat nomornya belum dapat diidentifikasi secara jelas.
Lebih jauh, muncul dugaan penggunaan kendaraan bertangki modifikasi. Termasuk tangki tambahan yang disembunyikan untuk menampung solar, dalam jumlah lebih besar dari kapasitas normal.
Modus manipulasi barcode atau penggunaan kode kendaraan yang tidak sesuai, peruntukannya juga menjadi perhatian. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan. Dan pembuktian oleh aparat berwenang.
Jika praktik tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar antrean panjang di SPBU. Ada potensi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak.
Solar subsidi merupakan barang yang penyalurannya diatur dan diawasi negara. Penyalahgunaan distribusi untuk kepentingan penimbunan maupun penjualan kembali di luar jalur resmi berpotensi menimbulkan kerugian dan mengganggu hak konsumen yang berhak menerima subsidi.
PENGAWASAN SPBU DIPERTANYAKAN
Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan operator SPBU, mekanisme verifikasi barcode, serta pencatatan volume pengisian setiap kendaraan.
Apakah seluruh kendaraan yang melakukan pengisian telah memenuhi persyaratan penerima solar subsidi?
Apakah sistem pembelian telah berjalan sesuai ketentuan, atau justru terdapat celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil solar berulang kali?
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan data transaksi, rekaman CCTV, identitas kendaraan, serta riwayat penggunaan barcode.
APH DAN PERTAMINA DIMINTA TURUN TANGAN
Tim Media mendesak Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar, dan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Segera melakukan penyelidikan terhadap, aktivitas penyaluran solar subsidi di SPBU 74.902.21.
BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga juga diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh. Termasuk mengaudit transaksi pengisian, validitas barcode, kepatuhan operator. Serta dugaan penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi.
Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sanksi administratif terhadap SPBU, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin penyaluran. Perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati, oleh pihak yang tidak berhak. Sementara masyarakat dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, harus menghadapi kesulitan memperoleh solar.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pengelola. SPBU 74.902.21 maupun instansi terkait.
Redaksi Transnusi.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pengelola SPBU, Pertamina. serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
