TAKALAR, SULSEL — Nama Mursalim, yang akrab disapa Daeng Lewa. Belakangan menjadi salah satu figur birokrasi yang menyita perhatian publik di. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jumat (13/11/2026).
Pria kelahiran Kabupaten Gowa tersebut bukan sosok baru dalam lingkungan pemerintahan Takalar. Perjalanan kariernya di dunia birokrasi mengantarkannya menduduki sejumlah posisi hingga dipercaya. Menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Jabatan tersebut bukan posisi biasa. Di balik kewenangan Bidang Dikdas, terdapat tanggung jawab besar menyangkut mutu pendidikan. Pemerataan fasilitas sekolah, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan dasar.
Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang berada dalam lingkup koordinasinya patut menjadi perhatian publik.
Belakangan, pemberitaan mengenai Daeng Lewa berkembang dalam dua arah. Sejumlah pemberitaan memberikan apresiasi terhadap kinerja, keterbukaan, serta upaya pembenahan tata kelola pendidikan dasar di Takalar.
Namun, di sisi lain, kritik dan kontrol sosial juga mulai mengarah pada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Dugaan Fee Revitalisasi Sekolah Jadi Sorotan
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan praktik fee proyek dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Isu tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan dan memunculkan tuntutan agar pelaksanaan program pendidikan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai sekadar riak pemberitaan. Program revitalisasi sekolah menyangkut kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat luas. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
Sebagai pejabat yang menduduki posisi strategis di lingkungan Dinas Pendidikan, Mursalim perlu memberikan penjelasan terbuka apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan kewenangan dan koordinasi bidang yang dipimpinnya.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi apresiasi terhadap program. Transparansi, penjelasan atas kritik, serta keterbukaan terhadap pengawasan juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban jabatan publik.
Publik Menunggu Klarifikasi dan Transparansi
Di tengah derasnya sorotan, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang menjadi pemberitaan, melainkan bagaimana tata kelola program pendidikan dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Dugaan fee revitalisasi sekolah harus diuji melalui data, dokumen pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, serta keterangan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Tidak boleh ada kesimpulan sepihak sebelum fakta dan bukti terungkap.
Mursalim alias Daeng Lewa juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai sorotan tersebut. Hak jawab merupakan bagian penting dalam menjaga keberimbangan pemberitaan.
Pada akhirnya, perjalanan karier seorang pejabat birokrasi tidak hanya dinilai dari jabatan yang pernah diduduki. Tetapi juga dari integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Masyarakat Takalar berhak mengetahui apakah program revitalisasi sekolah benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan anggarannya.
Sebab, pendidikan bukan ruang untuk kepentingan segelintir orang. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
