MAKASSAR, SULSEL — Tuduhan penipuan dan penggelapan berkedok arisan senilai Rp602,5 juta yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan mendapat perlawanan dari pihak Marni Sabna.
Melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Daeng Ansar Syamsuddin. Marni secara tegas membantah sejumlah tuduhan, dan pemberitaan yang dinilai belum mengungkap persoalan secara utuh.
Adv. Ansar, S.H., C.PT bersama Jumadi Mansyur, S.H. menegaskan, terdapat sejumlah informasi yang perlu diluruskan agar opini publik tidak terbentuk hanya berdasarkan keterangan satu pihak.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SK/DAS/LAW FIRM/XI/2026, kuasa hukum menyampaikan bahwa Marni Sabna membantah pernah melontarkan pernyataan bernada menantang sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya.
BANTAH TERIMA UANG TRANSAKSI ARISAN
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah foto transaksi yang sebelumnya diberi keterangan “Saat Terlapor Menerima Uang”.
Kuasa hukum membantah interpretasi tersebut. Menurut keterangan Marni Sabna, uang dalam transaksi jual-beli hak arisan itu bukan diterima oleh dirinya, melainkan oleh member yang menjual hak arisan kepada pihak pembeli.
Pihak kuasa hukum menyebut, sejumlah member berinisial atau bernama Mona, Ani, Sinar, dan Mila bersedia memberikan surat pernyataan untuk menjelaskan proses transaksi tersebut.
Klarifikasi ini menjadi penting karena persoalan siapa yang menerima uang, bagaimana transaksi berlangsung, dan siapa pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian yang perlu diuji berdasarkan bukti.
MINTA MEDIA JANGAN MEMBANGUN OPINI SEPIHAK
Tim kuasa hukum juga mengingatkan agar pemberitaan perkara tersebut tidak menggiring opini publik sebelum seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh.
Mereka menegaskan, hak pelapor untuk melaporkan suatu perkara merupakan bagian dari proses hukum. Namun, laporan polisi tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung menyimpulkan seseorang melakukan tindak pidana.
“Kami menghormati hak pelapor menempuh jalur hukum. Namun, kami meminta agar pemberitaan tetap mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah,” tegas tim kuasa hukum.
Mereka juga meminta media yang telah memberitakan perkara tersebut memberikan ruang hak jawab dan kesempatan klarifikasi kepada Marni Sabna.
Menurut kuasa hukum, pemberitaan yang hanya mengangkat satu versi keterangan berpotensi membentuk persepsi publik sebelum persoalan diuji melalui proses hukum.
SIAP HADAPI PROSES HUKUM
Meski membantah tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya, tim kuasa hukum menyatakan tetap menghormati proses penanganan laporan di Polda Sulsel.
Mereka memastikan akan mengawal hak-hak hukum Marni Sabna dan menyampaikan klarifikasi berdasarkan dokumen maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Adanya laporan polisi tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Semua tuduhan harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti melalui proses hukum yang berlaku,” tutup Ansar dan Jumadi.
Kini, pembuktian atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut menjadi ranah penyidik. Sementara itu, bantahan dan klarifikasi pihak Marni Sabna perlu menjadi bagian dari pemberitaan. Agar publik memperoleh informasi secara utuh, berimbang, dan tidak terjebak pada kesimpulan sepihak.
