JENEPONTO — Penanganan kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang warga bernama Panisa, warga Desa Pattiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, menjadi sorotan.
Pasalnya, laporan polisi yang masuk sejak 17 Januari 2026 hingga November 2026 disebut belum juga menunjukkan penyelesaian hukum yang diharapkan korban.
Kasus tersebut tercatat dalam LP/B/39/I/2026/SPKT Polres Jeneponto/Polda Sulsel.
Tim hukum korban melalui paralegal YLBH Bantuan Hukum Barisan Pejuang Kerakyatan, Muh. Alif, mengungkapkan bahwa sejumlah tahapan penyidikan telah dilakukan.
Saksi-saksi disebut telah diperiksa, hasil visum telah tersedia, bahkan tersangka dikabarkan sudah ditetapkan. Namun, hingga kini pihak korban mempertanyakan mengapa proses hukum belum berlanjut ke tahap berikutnya.
Kekhawatiran juga muncul karena tersangka disebut masih bebas berkeliaran. Tim hukum menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terhadap keselamatan korban.
Persoalan semakin serius setelah muncul informasi dugaan penganiayaan berulang terhadap seorang perempuan bernama Munari ketika hendak mematikan lampu. Informasi ini perlu ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin ada korban jiwa. Kami hanya ingin keadilan datang sebelum terlambat,” demikian pernyataan Muh. Alif.
Melalui pernyataan resminya, tim hukum menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Polres Jeneponto segera mengambil langkah hukum terhadap tersangka sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan penahanan apabila syarat hukumnya terpenuhi.
Kedua, meminta Kejaksaan Negeri Jeneponto segera memberikan kepastian terhadap proses penelitian berkas perkara agar penanganannya tidak berlarut-larut.
Ketiga, meminta aparat memberikan perlindungan kepada Panisa dan Munari guna mencegah kemungkinan terjadinya intimidasi maupun tindak kekerasan lanjutan.
Muh. Alif menegaskan, pihaknya masih percaya Polres Jeneponto dan Kejaksaan Negeri Jeneponto dapat menjalankan tugas secara profesional dan transparan.
Kini, publik menanti penjelasan resmi aparat penegak hukum mengenai perkembangan perkara tersebut, termasuk alasan belum tuntasnya proses penanganan laporan yang telah berjalan berbulan-bulan.
