MAKASSAR, SULSEL — Sebuah skandal yang mencoreng integritas penggunaan fasilitas negara kembali mencuat, memicu seruan tegas dari Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI). Jum’at, (05/9/2025).
Ketua DPP KAMI, Idam dengan lantang mendesak kepala Bea Cukai untuk segera mengambil tindakan drastis terhadap pengemudi berinisial FH, yang disinyalir kedap air menyalahgunakan mobil dinas untuk urusan asmara pribadinya.
Jika tidak dipatuhi hingga pertengahan September, KAMI mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bea Cukai yang beralamat di jalan satando 1 No. 94 malimongan tua, kecamatan Wajo kota makassar.
“Fitriani, istri sah dari oknum sopir FH, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Menurut Fitriani, permasalahan perselingkuhan suami yang melibatkan penggunaan fasilitas negara ini sudah diketahui pihak kantor Bea Cukai sejak lama. “Sangat memalukan jika Kepala Bea Cukai tidak memberikan sanksi berat seperti pemecatan terhadap suami saya,” ujar Fitriani.
Kecaman keras ini bukan tanpa dasar, ia menegaskan bahwa pihak kantor sudah dua kali memediasi dirinya bersama FH, namun suaminya diduga tetap tidak jera dan melanjutkan perbuatannya.
Puncak kekesalan Fitriani terlontar saat ia mendapat kabar terbaru dari pesan WhatsApp keluarga, yang berisi informasi bahwa FH telah membelikan motor dan sebuah iPhone untuk selingkuhannya yang berinisial UYA.
Lanjut, penggunaan uang yang diduga kuat berasal dari pendapatan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga, untuk membiayai gaya hidup selingkuh, menambah daftar panjang pelanggaran etik dan moral yang dilakukan FH,” ujarnya dengan nada kesal
Ketua DPP KAMI, Idam menekankan bahwa penggunaan mobil dinas dan potensi dana untuk kepentingan pribadi, apalagi dalam konteks perselingkuhan, adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merugikan negara. “Fasilitas negara itu untuk pelayanan publik, bukan untuk memfasilitasi urusan asmara pribadi atau bahkan dugaan perselingkuhan. Ini adalah pemahaman terhadap aset negara dan menciderai integritas institusi,” tegasnya.
Lanjut, Idam dengan lugas menyatakan, “jika kepala Bea Cukai belum mengevaluasi hingga pemecatan FH dalam pertengahan bulan September, jangan salahkan kami bersama para aktivis mahasiswa yang tergabung di KAMI, tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan aksi demo di depan kantor Bea Cukai.”
Insiden ini menyoroti urgensi penegakan disiplin dan sanksi tegas terhadap toleransi lingkungan, terutama terkait penggunaan fasilitas negara, idam berharap kepala Bea Cukai tidak hanya melihat kasus ini sebagai drama rumah tangga, melainkan sebagai preseden penting dalam upaya menjaga institusi marwah dan memastikan setiap pegawai bertanggung jawab atas setiap aset yang dipercayakan negara.
Keputusan yang diambil oleh Kepala Bea Cukai dalam waktu dekat akan menentukan apakah institusi tersebut berkomitmen pada prinsip integritas atau tepatnya disinyalir membiarkan praktik-praktik pengontrol resmi dan fasilitas negara terus berlanjut.
