MAKASSAR — Puluhan kader Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Selatan, Senin (15/6/2026).
Massa turun ke jalan menyoroti informasi yang berkembang terkait pengelolaan sedikitnya. 41 satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan. Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud.
Aksi berlangsung panas. Massa berulang kali mendesak BGN Sulsel memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme penunjukan dan pengelolaan puluhan dapur MBG tersebut.
Ketegangan sempat terjadi antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga. Namun situasi kembali terkendali setelah dilakukan komunikasi antara perwakilan massa dan petugas.
Dalam orasinya, KAMRI menegaskan program makan bergizi gratis, merupakan program nasional yang dibiayai uang rakyat. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik.
Menurut KAMRI, persoalan ini tidak lagi sekadar soal siapa yang mengelola dapur MBG. Yang menjadi sorotan adalah potensi terkonsentrasinya proyek negara bernilai besar pada pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
“Publik berhak mengetahui apakah proses penunjukan dilakukan secara terbuka. profesional dan bebas dari intervensi politik,” tegas salah satu orator.
KAMRI menilai informasi mengenai pengelolaan sedikitnya 41 dapur MBG oleh pihak yang memiliki hubungan. Keluarga dengan elite politik merupakan isu serius, yang harus ditelusuri secara menyeluruh.
Sebab, kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap proyek negara. Hingga menimbulkan persepsi adanya praktik, yang tidak sehat dalam pengelolaan program publik.
Ketua Umum KAMRI, Suwandi, menegaskan persoalan ini dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola Program MBG secara nasional.
Menurutnya, ketika proyek negara dengan nilai anggaran besar terkonsentrasi pada pihak tertentu. Risiko penyalahgunaan kewenangan, praktik nepotisme, hingga monopoli kesempatan ekonomi menjadi ancaman nyata.
Karena itu, KAMRI mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh pengelolaan dapur MBG di Sulawesi Selatan.
Audit tersebut, kata Suwandi, tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi. Namun juga harus menyentuh struktur kepemilikan usaha, afiliasi perusahaan, sumber pendanaan, pola distribusi pengelolaan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki pengaruh politik.
“Kami tidak ingin negara menunggu munculnya kasus hukum baru bertindak. Setiap indikasi konflik kepentingan harus diperiksa sejak awal,” tegasnya.
Dalam aksinya, KAMRI menyampaikan lima tuntutan utama kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak BGN membuka secara transparan mekanisme penunjukan dan pengelolaan dapur MBG di Sulsel.
Kedua, meminta audit independen terhadap seluruh SPPG atau dapur MBG.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum menelusuri potensi konflik kepentingan, monopoli kesempatan ekonomi, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Keempat, meminta publikasi terbuka mengenai pihak-pihak yang memperoleh hak pengelolaan dapur MBG beserta dasar penunjukannya.
Kelima, mendesak evaluasi total tata kelola Program MBG guna mencegah praktik nepotisme dan penyimpangan anggaran publik.
KAMRI menegaskan persoalan ini bukan sekadar isu daerah. Mereka menyebutnya sebagai alarm nasional yang harus mendapat perhatian serius.
Menurut mereka, rakyat berhak mengetahui siapa yang mengelola proyek negara, bagaimana proses penunjukannya, serta siapa yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari program tersebut.
Di akhir aksi, KAMRI memastikan pengawalan tidak akan berhenti pada demonstrasi hari ini.
Organisasi mahasiswa itu bahkan telah menyiapkan aksi lanjutan di. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel, jika tuntutan mereka tidak direspons secara terbuka.
“Aksi hari ini adalah awal. Kami akan terus mengawal sampai ada penjelasan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas orator KAMRI.
Sementara itu, Divisi Humas KAMRI. Charles, menegaskan seluruh langkah yang ditempuh tetap, berada dalam koridor hukum dan demokrasi.
Namun ia memastikan tekanan publik terhadap tata kelola Program MBG akan terus dilakukan. Hingga seluruh pertanyaan yang berkembang mendapat jawaban yang transparan.
“Program MBG adalah milik rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui bagaimana program ini dikelola. Dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” pungkas Charles.
