MAKASSAR, SULSEL — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Bidang Pertahanan dan Keamanan menyoroti dugaan masih maraknya peredaran narkotika serta penggunaan alat komunikasi ilegal di Lapas Kelas IIA Parepare. Rabu 26 AGUSTUS 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Sudarman. Ia menilai dugaan masuknya narkotika dan penggunaan handphone ilegal di dalam lapas perlu menjadi perhatian serius otoritas pemasyarakatan.
Menurut Sudarman, kondisi tersebut harus dilihat sebagai persoalan. pengawasan dan keamanan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.
“Masuknya barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan sistem pengamanan ketat harus menjadi alarm bagi seluruh pihak terkait,” ujar Sudarman.
Ia menilai penggunaan handphone ilegal oleh warga binaan juga berpotensi menjadi persoalan serius apabila digunakan untuk mengendalikan aktivitas di luar lapas.
Dalam perspektif kriminologi pemasyarakatan, kata Sudarman, keberadaan jaringan komunikasi ilegal dapat membuka ruang bagi berlangsungnya aktivitas kriminal dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Karena itu, Badko HMI Sulsel mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama aparat penegak hukum melakukan investigasi secara menyeluruh dan independen.
Dorong Audit Keamanan
Sudarman meminta seluruh sistem keamanan di Lapas Kelas IIA Parepare diaudit. Termasuk prosedur pemeriksaan barang, pengawasan blok hunian. Serta integritas personel yang bertugas.
“Investigasi harus berbasis data dan tidak berhenti pada tindakan administratif. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada penegakan hukum sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain audit keamanan, Badko HMI Sulsel mendorong dilakukan penyidikan forensik digital terhadap alat komunikasi ilegal yang ditemukan.
Menurutnya, pemeriksaan perangkat komunikasi dapat membantu aparat mengidentifikasi pola komunikasi, transaksi, maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila memang terdapat unsur pidana.
Minta Pengamanan Sinyal Dievaluasi
Badko HMI Sulsel juga meminta sistem pengamanan komunikasi di dalam lapas dievaluasi, termasuk efektivitas teknologi pemantauan dan pengendalian sinyal.
Sudarman mendorong penggunaan teknologi pengamanan frekuensi dilakukan berdasarkan kajian teknis, pengujian berkala, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Teknologi pengamanan harus mampu mempersempit ruang komunikasi ilegal tanpa mengabaikan aspek keamanan, keselamatan, dan ketentuan hukum,” katanya.
Badko HMI Sulsel menegaskan penanganan persoalan di. Lapas Kelas IIA Parepare tidak boleh berhenti, pada respons reaktif ataupun sekadar mutasi jabatan.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan mengacu pada temuan faktual dan data empiris.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan, lembaga pemasyarakatan benar-benar menjalankan fungsi pembinaan. Dalam lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari peredaran narkotika,” pungkas Sudarman.
