Tanah SDN 09 Kelara Diklaim Milik H. Saing, Pemkab Disorot!

JENEPONTO SULSEL — Persoalan status lahan UPT SDN 09 Kelara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menjadi sorotan. Pihak H. Saing mengklaim tanah yang selama ini berdiri bangunan sekolah tersebut merupakan milik keluarga mereka dan telah digunakan selama puluhan tahun tanpa penyelesaian ganti rugi. Senin (16/11/2026).

Keluarga H. Saing mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai proses pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, maupun dokumen hibah yang menjadi dasar penggunaan tanah tersebut sebagai fasilitas pendidikan.

Menurut pihak keluarga, persoalan ini bukan baru muncul. Mereka menyebut telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak terkait, tetapi hingga kini belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi tersebut membuat keluarga H. Saing kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan instansi terkait agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan status tanah tersebut.

“Kami sudah bersabar puluhan tahun. Tanah orang tua kami digunakan untuk bangunan sekolah, tetapi sampai sekarang persoalan hak atas tanah ini belum diselesaikan,” ungkap pihak keluarga H. Saing. 

Keluarga menegaskan bahwa mereka tidak menentang keberadaan sekolah maupun kepentingan pendidikan masyarakat. Namun, mereka meminta agar hak kepemilikan tanah yang mereka klaim dihormati dan memperoleh kepastian hukum.

Bahkan, pihak keluarga menyampaikan desakan agar penggunaan lahan tersebut segera dihentikan apabila tidak ada penyelesaian. Mereka juga menyatakan mempertimbangkan langkah menutup akses atau penggunaan tanah yang diklaim sebagai milik keluarga.

“Kami bukan anti pendidikan. Kami juga tidak ingin anak-anak kehilangan tempat belajar. Tetapi hak kami harus dihargai. Kami meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” tegasnya.

TUJUH PIHAK DIMINTA TURUN TANGAN

Pihak keluarga H. Saing meminta tujuh unsur terkait segera duduk bersama untuk mencari penyelesaian, yakni Bupati Jeneponto, Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Kantor Pertanahan ATR/BPN Jeneponto, Camat Kelara, pemerintah desa atau kelurahan setempat, Kepala UPT SDN 09 Kelara, serta DPRD Kabupaten Jeneponto.

Mereka berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian, mengingat objek sengketa merupakan lahan yang digunakan untuk fasilitas pendidikan negeri.

STATUS TANAH HARUS DIBUKA SECARA TRANSPARAN

Secara hukum, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik pribadi dan menyatakan bahwa hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga mengatur mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap persoalan UPT SDN 09 Kelara harus terlebih dahulu melihat riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, dasar penggunaan lahan, serta mekanisme perolehan tanah oleh pemerintah.

PEMKAB JENEPONTO DIMINTA SEGERA MEMBERIKAN KEJELASAN

Persoalan ini membutuhkan penelusuran terbuka, dari Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah, dan ATR/BPN Kabupaten Jeneponto.

Pemeriksaan dokumen sertifikat, riwayat tanah, surat pelepasan hak, akta hibah. Maupun dokumen pembebasan lahan diperlukan untuk memastikan. Bagaimana tanah tersebut dapat digunakan, sebagai lokasi sekolah negeri.

Jangan sampai persoalan administrasi, dan status aset pemerintah dibiarkan berlarut-larut. Hingga berpotensi mengganggu kepentingan pendidikan. Serta memicu konflik berkepanjangan dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Dinas Pendidikan. Naupun pihak UPT SDN 09 Kelara mengenai dasar penguasaan lahan tersebut. Dan klaim belum adanya ganti rugi dari keluarga H. Saing.

Media ini membuka ruang hak jawab, dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Guna memperoleh pemberitaan yang berimbang, dan memastikan persoalan tersebut mendapat kejelasan. Berdasarkan dokumen serta fakta hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *