MAKASSAR, SULSEL — Persoalan BBM, LPG 3 kilogram dan kelistrikan di Sulawesi Selatan. Dinilai perlu dilihat lebih jauh dari sekadar persoalan ketersediaan pasokan.
Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam, mengatakan energi merupakan sektor strategis yang mempertemukan kepentingan negara, mekanisme pasar, kebijakan subsidi, infrastruktur, distribusi hingga kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perdebatan mengenai energi perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih fundamental.
Mulai dari bagaimana energi dialokasikan, bagaimana distribusinya, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana masyarakat mengaksesnya, Hingga bagaimana negara memastikan seluruh proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Energi tidak cukup dilihat sebagai komoditas yang tersedia di dalam sistem. Ia juga merupakan instrumen strategis yang menentukan mobilitas masyarakat, biaya produksi, daya beli, aktivitas UMKM dan keberlangsungan ekonomi daerah. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada angka pasokan,” ujar Idam.
BBM Perlu Dibuka Datanya
Dalam persoalan BBM, SEMMI Sulsel mendorong pemerintah dan pihak terkait membuka informasi mengenai kebutuhan, alokasi, realisasi penyaluran, distribusi antarwilayah serta pola konsumsi.
Data tersebut dinilai penting untuk melihat apakah terdapat kesenjangan antara kebutuhan aktual dengan alokasi dan realisasi distribusi.
“Kalau angka agregat menunjukkan pasokan tersedia, tetapi di lapangan terdapat persoalan akses atau distribusi, maka kita perlu mengidentifikasi di mana gap-nya. Apakah pada perencanaan, alokasi, distribusi, pengawasan, atau faktor lainnya. Jangan langsung membuat kesimpulan sebelum data diuji,” katanya.
Karena itu, kritik terhadap tata kelola BBM, menurut Idam, seharusnya diarahkan pada pengujian seluruh rantai kebijakan, bukan hanya pada fenomena yang terlihat di permukaan.
LPG 3 Kg dan Ketepatan Sasaran Subsidi
Hal serupa juga berlaku terhadap LPG 3 kg.
SEMMI Sulsel menilai subsidi tidak cukup dievaluasi berdasarkan besaran anggaran atau jumlah tabung yang disalurkan.
Yang lebih penting adalah efektivitas manfaat yang diterima kelompok sasaran.
Sejumlah pertanyaan perlu dijawab, antara lain apakah distribusi telah menjangkau kelompok sasaran, bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, bagaimana pembentukan harga di tingkat konsumen dan apakah terdapat kesenjangan antara ketentuan dengan praktik di lapangan.
“Subsidi merupakan bentuk intervensi negara menggunakan sumber daya publik. Maka evaluasi terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran subsidi merupakan bagian dari tanggung jawab publik,” tegas Idam.
Kelistrikan Tak Hanya Soal Gangguan Teknis
Untuk sektor kelistrikan, SEMMI Sulsel memandang pemadaman perlu dianalisis secara proporsional.
Gangguan teknis merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi sistem kelistrikan.
Namun, dari perspektif kebijakan publik, evaluasi juga perlu mencakup kecukupan kapasitas, cadangan daya, pertumbuhan beban, kondisi jaringan, investasi infrastruktur serta perencanaan kebutuhan energi jangka menengah dan panjang.
Karena itu, menurut Idam, perlu dipertanyakan bagaimana sistem mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi sekaligus mengelola risiko keandalan pasokan.
“Pergeseran perspektif ini penting agar kebijakan energi tidak semata-mata bersifat reaktif setelah terjadi gangguan, tetapi juga memiliki kapasitas preventif, adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
SEMMI Dorong Evaluasi dengan Enam Variabel
Dalam perspektif ekonomi-politik, Idam menyebut setiap kebijakan memiliki konsekuensi distribusi.
Kebijakan energi menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan, bagaimana biaya didistribusikan dan bagaimana manfaat kebijakan diterima masyarakat.
Karena itu, PW SEMMI Sulsel mendorong evaluasi BBM, LPG 3 kg dan kelistrikan menggunakan sedikitnya enam variabel.
Yakni data, gap, distribusi, dampak, akuntabilitas dan rekomendasi.
Data diperlukan agar perdebatan memiliki basis faktual.
Gap digunakan untuk menemukan kesenjangan antara kebutuhan, kebijakan, alokasi dan realisasi.
Distribusi diperlukan untuk melihat bagaimana kebijakan diterjemahkan dari tingkat hulu hingga konsumen.
Dampak digunakan untuk mengukur konsekuensi sosial dan ekonomi.
Sementara akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui kewenangan, tanggung jawab serta mekanisme koreksi.
Adapun rekomendasi menjadi tahap akhir agar kritik tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menghasilkan alternatif perbaikan kebijakan.
Dorong Ruang Dialog
Idam menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawal isu energi.
Aksi demonstrasi, kata dia, merupakan instrumen demokrasi yang sah.
Namun, PW SEMMI Sulsel juga mendorong ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, Pertamina, PLN, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak.
Ruang tersebut dinilai penting untuk menguji data sekaligus merumuskan langkah korektif.
PW SEMMI Sulsel menegaskan kritik terhadap tata kelola energi tidak boleh dipahami sebagai tuduhan terhadap institusi tertentu.
Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dan partisipasi publik dalam negara demokratis.
Menurut Idam, tujuan akhirnya adalah membangun tata kelola energi Sulawesi Selatan yang mampu mempertemukan efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, keterjangkauan masyarakat, keandalan layanan dan akuntabilitas publik.
“Energi terlalu strategis untuk dibicarakan hanya melalui angka stok dan narasi kelangkaan. Kita perlu membicarakan struktur kebijakannya, mekanisme distribusinya, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana negara memastikan kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama,” pungkasnya.
