Takalar SulSel — Dugaan skandal anggaran media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Takalar tidak berdiri sendiri. Kamis (16 April 2026).
Penelusuran lanjutan mengindikasikan adanya pola yang terstruktur, melibatkan jejaring kewenangan, serta keputusan kebijakan yang diduga membuka ruang penyimpangan.
Alih-alih sekadar persoalan teknis anggaran, kasus ini mulai mengarah pada dugaan orkestrasi yang melibatkan lebih dari satu aktor dalam rantai pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sistem pengelolaan anggaran pemerintah daerah, terdapat beberapa posisi strategis yang memiliki peran krusial, di antaranya:
• Pengguna Anggaran (PA)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Keempat posisi ini memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pencairan anggaran.
Berdasarkan pola yang ditelusuri, dugaan penyimpangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sinkronisasi atau setidaknya pembiaran di dalam rantai struktur tersebut.
“Kalau hanya satu pihak, sulit berjalan. Ini sistem yang memungkinkan banyak celah,” ungkap sumber yang memahami mekanisme internal.
Penelusuran juga mengarah pada pola relasi yang diduga memengaruhi distribusi anggaran.
Media yang memiliki akses atau kedekatan dengan pengambil kebijakan disebut lebih diuntungkan, baik dari sisi nilai kontrak maupun kelancaran pencairan.
Sebaliknya, media yang tidak memiliki akses tersebut cenderung menerima nilai lebih kecil atau bahkan mengalami keterlambatan pembayaran.
Pola ini menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran.
Siapa Diuntungkan?
Dari berbagai dugaan yang muncul, terdapat beberapa pihak yang berpotensi diuntungkan dalam skema ini:
1. Oknum internal pengelola anggaran — melalui selisih nilai kontrak dan realisasi
2. Pihak eksternal tertentu — melalui akses prioritas dalam distribusi anggaran.
3. Media “non-aktif” atau minim aktivitas — yang tetap menerima alokasi anggaran
Sementara itu, pihak yang dirugikan adalah media yang menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif namun tidak mendapatkan hak secara proporsional.
Untuk mengungkap dugaan ini secara terang, sejumlah dokumen dinilai krusial untuk ditelusuri, antara lain:
• Dokumen kontrak kerja sama seluruh media
• Daftar lengkap penerima anggaran
• Bukti transfer dan pencairan dana
• Laporan output publikasi media
• Dokumen perencanaan dan penganggaran awal
Dokumen-dokumen ini akan menjadi kunci, dalam mengurai apakah terdapat selisih, manipulasi, atau bahkan rekayasa dalam pengelolaan anggaran.
Desakan Buka Data dan Audit Menyeluruh
Gelombang tekanan publik kini mengarah pada keterbukaan total dari Diskominfo Kabupaten Takalar.
Sejumlah pihak menilai, tanpa transparansi data, dugaan ini akan sulit dibuktikan secara hukum, namun tetap menjadi beban kepercayaan publik.
Audit menyeluruh—baik administratif maupun forensik—dinilai sebagai langkah mendesak untuk:
• Mengungkap aktor utama di balik kebijakan
• Menelusuri aliran dana secara detail
• Menghitung potensi kerugian negara
• Memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran
Menunggu Keberanian Membuka Tabir
Kasus ini kini tidak hanya menjadi isu internal media, tetapi telah berkembang menjadi persoalan publik yang menyangkut integritas tata kelola anggaran daerah.
Pertanyaannya kini:
Siapa yang berani membuka seluruh data dan mengungkap fakta sebenarnya?
Jika dibiarkan, pola seperti ini berpotensi menjadi praktik berulang yang menggerogoti sistem dari dalam.
