Takalar, Sulawesi Selatan — Seorang aktivis di Takalar telah mengajukan permintaan tegas kepada aparat penegak hukum setempat (APH) setempat untuk segera melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Proyek-proyek ini, yang didanai melalui anggaran kelurahan, mencakup tahun anggaran 2023 dan 2024.
Desakan ini muncul di tengah dugaan kuat adanya indikasi masalah serius pada sejumlah proyek yang telah berjalan.
Menurut aktivisme tersebut, kondisi fisik bangunan atau infrastruktur yang dihasilkan dari proyek-proyek kelurahan ini banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Takalar atau Kepolisian Polres Takalar untuk segera memeriksa seluruh anggaran proyek fisik di Kelurahan Pallantikang,” tegas Wahyu, aktivis yang menyuarakan hal ini, dalam pernyataannya pada Senin (14/08/2023).
Wahyu menambahkan bahwa berdasarkan pengamatan dan informasi yang mereka kumpulkan, ada kecurigaan bahwa banyak proyek tersebut “tidak beres” dan kuat dugaan telah merugikan negara., Ketidaksesuaian antara hasil fisik di lapangan dengan anggaran yang disorot menjadi sorotan utama, memicu kekhawatiran akan rendahnya cakupan dana publik atau pelaksanaan proyek yang tidak memenuhi standar.
Permintaan audit ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat komunitas., Masyarakat berharap agar APH dapat menyimpulkan pendapat ini dengan serius untuk memastikan tidak ada kerugian negara dan setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, masyarakat menantikan tanggapan dari Kejaksaan Negeri Takalar dan Polres Takalar terkait desakan audit ini, guna mengungkap kebenaran di balik dugaan indikasi masalah pada proyek-proyek di Kelurahan Pallantikang.
