Takalar SulSel — Muhammad Mabruk Raihan Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar menyoroti keras pengelolaan anggaran operasional dapur di Kabupaten Takalar.
Ia menilai realisasi anggaran bermasalah dan patut diduga terjadi mark up harga serta lemahnya transparansi arus kas.
Menurutnya, pengelolaan dana publik yang tidak terbuka membuka ruang terjadinya penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara. HMI Cabang Takalar menemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja di lapangan, khususnya pada komponen bahan kebutuhan dapur.
“Jika arus kas tidak transparan dan harga tidak wajar, maka publik berhak curiga. Ini uang rakyat, bukan dana pribadi,” tegas Muhammad Mabruk Raihan (Bendahara Umum HMI Cabang Takalar).
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama sehingga dugaan praktik mark up harga terus berulang tanpa evaluasi serius. Kondisi ini, kata dia, mencerminkan buruknya tata kelola anggaran dan kegagalan menjaga akuntabilitas publik.
Atas dasar itu, HMI Cabang Takalar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur di Kabupaten Takalar tanpa pengecualian. Audit dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Kami meminta BPK turun langsung dan membuka hasil audit ke publik. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum,” ujarnya.
HMI Cabang Takalar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan jika tuntutan audit tidak segera ditindaklanjuti.
