MAROS, SULSEL — Di tengah riuhnya pembangunan dan klaim kemajuan, ada sudut negeri yang masih terlindungi, seolah-olah telah dicapai dalam waktu singkat dusun Bara desa Bonto Somba, kecamatan Tompobulu, adalah potret nyata dari ketertinggalan itu.
Kali ini suara lantang datang dari Dwi Andika Saputra, ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial (HMPS KESSOS), yang kembali menyuarakan mendengarkan secara mendalam atas kondisi akses jalan di dusun tersebut.
Bukan sekadar jalan berlubang biasa, melainkan labirin bebatuan tajam, kubangan lumpur, dan wadah udara yang menjelma menjadi penghalang utama bagi kehidupan warga. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan mobilitas, namun secara mendasar mengikis harapan dan hak dasar masyarakat untuk hidup layak.
Dengan nada yang tak sedikit mengecewakan, Dwi Andika menegaskan, “Lihatlah sendiri! Jalan seperti ini di era modern? ini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur fisik, tetapi sudah merambah ranah kemanusiaan yang sangat mendasar!” ia mengecam keras sikap pemerintah provinsi dan daerah yang hingga kini seolah-olah menutup mata, menampilkan penderitaan warganya sendiri, jika terus berdiam diri, itu sama saja mengamini penderitaan, bahkan rela membiarkan Dusun Bara terpuruk dalam jurang ketertinggalan yang semakin dalam,” tukasnya dengan tegas.
Implikasi dari buruknya akses ini merajalela ke setiap pengiriman kehidupan, kesulitan anak-anak mencapai sekolah, mengancam masa depan pendidikan mereka, pasien sakit terhambat ke puskesmas, kecelakaan nyawa demi penanganan medis, petani dan pedagang kesulitan mendistribusikan hasil bumi mereka, mematikan roda perekonomian lokal dan menjerat mereka dalam kemiskinan yang stagnan. “Dusun Bara seolah-olah terhubung, terputus dari nadi perekonomian dan pembangunan yang seharusnya menjadi hak setiap masyarakat.
Dwi Andika mendesak pemerintah untuk segera turun tangan. “Sudah cukup rakyat kecil kita terabaikan!” serunya “ pemerintah harus paham, akses itu kunci kehidupan. Kunci untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan. Tanpa akses yang layak, tidak mungkin berbicara tentang kemajuan atau pemerataan pembangunan.” ia menuntut tindakan konkrit: pembangunan akses jalan yang memadai, pembukaan jalur yang aman dan efektif, agar masyarakat Dusun Bara tidak lagi terikat dalam keterasingan.
Apabila tidak ada perubahan, Dwi Andika khawatir, bukan hanya Dusun Bara yang akan semakin tertinggal, melainkan juga berpotensi menjadi “beban negara” karena terus-menerus menangani masalah sosial dan ekonomi yang tak lama setelahnya.
Kasus Dusun Bara adalah kekhawatiran yang keras bagi kita semua, khususnya para pemangku kebijakan, ini adalah ujian terhadap komitmen pemerintah, dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Di era di mana informasi dan teknologi semakin maju, membiarkan sebuah dusun terjebak dalam kondisi infrastruktur yang primitif adalah ironi yang menakutkan,” jelasnya
Sudah saatnya, seperti yang disuarakan Dwi Andika, pemerintah tidak hanya membuka mata, tetapi juga mengulurkan tangan dan bertindak. Karena martabat suatu bangsa juga diukur dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling terpinggirkan.
