Makassar SulSel — Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Kota Makassar berlangsung panas. Senin (11 Mei 2026).
Forum tersebut menjadi sorotan setelah Ketua DPC Makassar Ormas Elang Timur, Wandy Roesandy, melontarkan kritik keras terhadap sistem operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai minim transparansi dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Dalam forum itu terungkap, SPPG saat ini mengelola sekitar 800 dapur di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kurang lebih 38.000 tenaga kerja. Namun menurut Wandy, besarnya skala operasional tersebut justru tidak diimbangi keterbukaan informasi kepada publik.
Ia menilai sistem internal yang tertutup membuka ruang manipulasi data kualitas makanan, distribusi anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam pengadaan.
“Program ini menggunakan uang rakyat. Maka rakyat wajib tahu siapa pemasoknya, bagaimana kualitas makanannya, dan bagaimana sistem pengawasannya secara real-time. Ketertutupan informasi adalah karpet merah bagi potensi korupsi,” tegas Wandy saat menyampaikan pandangannya di hadapan peserta RDP.
Menurutnya, pola pengelolaan tertutup tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kalau sistemnya tidak bisa diakses publik, maka itu bukan transparansi. Itu bunker informasi,” ujarnya.
Soroti Dugaan Dapur Dibangun Tanpa PBG
Tak hanya soal transparansi, Wandy juga menyoroti pengakuan adanya sejumlah dapur MBG yang dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan alasan percepatan target program.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi hukum dan standar keselamatan.
“Jangan jadikan program mulia Presiden sebagai legitimasi untuk melegalisasi bangunan tanpa izin. Jika PBG dan standar sanitasi diabaikan, maka kualitas makanan dan keamanan konsumsi patut dipertanyakan,” katanya.
Elang Timur Tawarkan Solusi Digital Gratis
Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya program MBG, GMP Elang Timur menawarkan solusi teknologi berupa sistem pengawasan digital yang diklaim dapat meningkatkan transparansi.
Wandy menyebut organisasinya siap menghibahkan aplikasi monitoring MBG secara gratis untuk mendukung pengawasan di seluruh unit dapur.
Aplikasi tersebut disebut memungkinkan pemantauan distribusi makanan secara terbuka, terintegrasi, dan dapat diakses untuk kepentingan pengawasan publik.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan transformasi sistem dari model dapur terpusat menjadi kartu saldo gizi digital bagi siswa.
Menurutnya, skema tersebut dapat memangkas biaya operasional besar yang selama ini terserap untuk menggaji puluhan ribu pegawai pengawas.
Klaim Hemat Miliaran Rupiah
Wandy memaparkan, jika biaya operasional untuk 38.000 karyawan dialihkan langsung ke siswa melalui kartu digital, maka kualitas gizi anak-anak dapat meningkat signifikan.
“Anggaran akan langsung sampai ke penerima manfaat, sekaligus memberdayakan UMKM dan warung lokal. Sistem ini juga mengurangi food waste karena siswa membeli sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia menilai mekanisme tersebut lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu memutus dominasi vendor besar dalam distribusi pangan program MBG.
Desak Audit Investigatif
Menutup pernyataannya, Wandy mendesak DPRD Kota Makassar untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap legalitas bangunan dapur MBG serta efektivitas penggunaan SDM dalam operasional SPPG.
“Program sebesar ini harus steril dari maladministrasi. Jangan sampai niat baik negara untuk mencerdaskan generasi bangsa justru tercoreng karena ketertutupan dan tata kelola yang buruk,” pungkasnya.
