Gowa SulSel — Ratusan warga Kabupaten Gowa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi seremonial di depan kantor pada Senin siang (11/5/2026) sebagai bentuk dukungan moral terhadap eksistensi kepemimpinan di tengah maraknya wacana demagogi politik yang berkembang di ruang publik.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda evaluasi kinerja Bupati Gowa. Dalam aksinya, massa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang mereka nilai sarat kepentingan politik sektarian dan berpotensi dijadikan instrumen untuk memojokkan posisi politik Husniah Talenrang sebagai kepala daerah saat ini.
Sejak awal, aksi berjalan tertib dan kondusif. Massa membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan daerah dari manuver politik yang dianggap tendensius dan destruktif.
Namun situasi berubah memanas ketika sejumlah massa yang disebut berasal dari organisasi masyarakat (ORMAS) KIWAL tiba-tiba merangsek masuk ke dalam barisan aksi. Berdasarkan keterangan sejumlah peserta aksi, kelompok tersebut diduga melakukan tindakan represif berupa perampasan spanduk, intimidasi, hingga pemukulan terhadap massa aksi yang berada di lokasi.
“Awalnya aksi berjalan damai. Tiba-tiba mereka masuk, merobek atribut aksi, memukul beberapa peserta, lalu membubarkan massa secara brutal,” ujar salah seorang peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Akibat insiden tersebut, beberapa peserta aksi dilaporkan mengalami luka lebam di bagian wajah dan tubuh akibat tindakan kekerasan yang terjadi di tengah kerumunan massa.
Pihak aliansi aksi menilai insiden tersebut bukan sekadar benturan spontan di lapangan, melainkan memiliki indikasi kuat adanya skenario politik tertentu yang bermain di balik penyerangan tersebut. Mereka menduga terdapat keterlibatan atau instruksi dari salah seorang oknum politisi di Kabupaten Gowa yang memiliki kepentingan politik terhadap dinamika evaluasi pemerintahan yang sedang berlangsung.
“Ini bukan sekadar tindakan premanisme biasa. Ada dugaan kuat bahwa penyerangan ini terorganisir dan berkaitan dengan kepentingan politik tertentu yang merasa terganggu dengan munculnya dukungan publik terhadap kepemimpinan Bupati Gowa,” ungkap salah satu juru bicara massa aksi.
Secara investigatif, insiden tersebut memunculkan tanda tanya serius terkait eskalasi tensi politik di Kabupaten Gowa. Sejumlah pihak menilai bahwa ruang demokrasi mulai mengalami distorsi ketika aksi penyampaian pendapat justru dihadapkan dengan intimidasi fisik dan upaya pembungkaman terbuka di ruang publik.
Dinamika ini juga dinilai memperlihatkan adanya fragmentasi kepentingan politik yang semakin vulgar di tingkat lokal. Wacana pembentukan Pansus yang semestinya berada dalam koridor pengawasan kelembagaan kini dianggap mulai bergeser menjadi arena konsolidasi kekuatan politik tertentu.
Beberapa masyarakat yang turut serta dalam kasi tersebut bahkan menilai pola-pola tekanan semacam ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi demokrasi daerah, terlebih jika aksi kekerasan digunakan untuk mengintervensi atau membungkam ekspresi politik masyarakat sipil.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, untuk apa dan atas dasar kepentingan apa kelompok ormas tersebut hadir di lokasi aksi jika bukan karena adanya instruksi atau tendensi politik tertentu? Sebab sejak awal aksi yang kami gelar bersifat seremonial, damai, dan tidak memiliki agenda benturan dengan pihak mana pun,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Pihak aliansi menilai kemunculan kelompok tersebut di tengah jalannya aksi bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mereka mempertanyakan motif kehadiran massa ormas yang secara tiba-tiba masuk ke dalam barisan aksi lalu melakukan tindakan represif berupa intimidasi, perampasan atribut, hingga pemukulan terhadap peserta aksi.
“Tidak mungkin sebuah kelompok tiba-tiba hadir lalu melakukan pembubaran secara brutal tanpa ada kepentingan yang melatarbelakangi. Ini memunculkan dugaan kuat adanya aktor tertentu yang bermain dan memiliki kepentingan politis terhadap situasi yang sedang berkembang di Kabupaten Gowa,” lanjutnya.
Salah seorang perwakilan aliansi menilai secara investigstif bahwa pola pembubaran aksi tersebut memiliki kemiripan dengan praktik-praktik tekanan politik nonformal yang kerap digunakan untuk menciptakan ketakutan publik sekaligus membungkam konsolidasi dukungan masyarakat sipil. Kehadiran kelompok tersebut dinilai bukan sekadar reaksi spontan, melainkan berpotensi menjadi bagian dari skenario intimidasi politik yang terorganisir.
Aliansi juga mempertanyakan bagaimana kelompok tersebut dapat dengan leluasa memasuki titik aksi dan melakukan tindakan kekerasan di tengah agenda publik yang berlangsung terbuka tanpa adanya eskalasi sebelumnya. Menurut mereka, hal ini menjadi penting untuk diusut guna memastikan apakah terdapat pihak tertentu yang sengaja memobilisasi massa demi menciptakan kekacauan dan menggiring opini publik.
“Kalau tidak ada pesanan atau kepentingan politik tertentu, lalu apa urgensi mereka datang dan melakukan penyerangan terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai? Pertanyaan ini yang harus dijawab secara terang oleh aparat penegak hukum,” tegas pihak aliansi.
Atas insiden tersebut, pihak aliansi menegaskan bahwa mereka telah secara resmi melaporkan kasus penyerangan dan pembubaran aksi tersebut ke pihak yang berwajib sebagai langkah hukum atas tindakan kekerasan yang dialami massa aksi.
Aliansi menyatakan bahwa laporan resmi tersebut mencakup dugaan tindak penganiayaan, intimidasi, perampasan atribut aksi, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi aktor di balik kericuhan tersebut. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memobilisasi penyerangan secara terstruktur.
“Kami tegaskan bahwa laporan polisi sudah kami masukkan secara resmi. Ini bukan persoalan sepele. Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi dan kekerasan jalanan. Aparat harus mengusut tuntas siapa pelaku lapangan dan siapa aktor intelektual di belakang peristiwa ini,” tegas perwakilan aliansi.
Pihak aliansi juga menekankan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengawal ruang demokrasi agar tetap berjalan sehat tanpa tekanan, ancaman, maupun intervensi kekerasan dari kelompok mana pun.
Hingga berita ini dirilis, situasi di sekitar kantor DPRD Kabupaten Gowa dilaporkan telah kembali kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian yang masih berjaga di lokasi.
