Takalar, SulSel — Proyek penimbunan dan pemasangan paving block di kantor pengadilan negri takalar kabupaten takalar provinsi sulawesi selatan diduga menggunakan material tanah timbun ilegal. Kamis (04/12/25)
Wahyu Salah satu aktivis mengatakan bahwa ada dugaan kuat proyek Penimbunan dan pemasangan paving block dikantor pengadilan negri takalar telah menggunakan material bentuk tanah timbunan hasil galian C ilegal.
Dalam temuan tersebut diduga pihak pengelola sudah melanggar hukum.
Penggunaan tanah timbun dari galian C ilegal untuk pembangunan paving block dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal yang relevan adalah Pasal 158, yang mengatur tentang pidana bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin. P
Selain itu, pihak yang menadah atau memanfaatkan material dari galian C ilegal juga bisa terjerat hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP tentang penadah.
Pasal 158 UU Minerba menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 480 KUHP mengatur tentang penadahan, yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, atau menerima barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan. Jika material galian C ilegal digunakan dalam proyek, pihak yang menggunakan material tersebut dapat dianggap sebagai penadah dan dapat dipidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 juga mengatur tentang perizinan usaha pertambangan batuan (yang dulunya disebut galian C).
Pihak kontraktor yang menggunakan material galian C ilegal dalam proyek bisa terjerat hukum sebagai penadah.
Jika terlibat dalam penggunaan material ilegal, mereka juga bisa berpotensi terseret hukum.
Pemilik lahan tempat galian C ilegal dilakukan juga bisa dikenakan sanksi.
Penggunaan material galian C ilegal dapat merugikan negara dan masyarakat karena tidak ada jaminan kualitas dan legalitasnya.
Proyek pembangunan harus menggunakan material yang berasal dari sumber yang jelas dan legal, serta memiliki izin resmi.
Penggunaan tanah timbun dari galian C ilegal untuk pembangunan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk kontraktor dan PPK, harus memastikan bahwa material yang digunakan berasal dari sumber yang legal dan memiliki izin resmi. (*)
