APH Didesak Usut Jalan Beton Dana Desa Takalar Diduga Asal Jadi

Takalar SulSel Aparat penegak hukum (APH) didesak mengusut anggaran. Proyek pembangunan Jalan beton di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sabtu ( 27 Juni 2026 ).

Proyek yang dibiayai melalui dana desa (DD). Tahun anggaran 2025 itu menjadi sorotan tajam. Setelah kondisi fisik jalan diduga mengalami, kerusakan meski baru selesai dikerjakan.

Bacaan Lainnya

Warga menduga kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis. Dugaan tersebut mencuat karena permukaan jalan beton mulai terkelupas. Sementara kerikil pada struktur cor tampak terlepas dari ikatan semen.

Tak hanya itu, jalan juga disebut, mengeluarkan debu tebal setiap kali dilintasi kendaraan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan, penggunaan campuran semen yang tidak sesuai standar. Sehingga kualitas beton dipertanyakan.

Masyarakat juga menduga terjadi pengurangan volume material demi menekan biaya pekerjaan. Dugaan itu memicu kecurigaan adanya potensi pemborosan anggaran atau mark up proyek, sementara mutu pekerjaan justru menurun.

Akibatnya, infrastruktur yang seharusnya bertahan bertahun-tahun. Diduga mengalami kerusakan lebih cepat dari usia teknis yang semestinya.

Sejumlah warga mengaku kecewa karena jalan yang diharapkan. Mampu menunjang aktivitas dan perekonomian desa. Justru menjadi sumber debu, yang mengganggu kenyamanan warga.

Mereka juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan. Proyek perlu dievaluasi agar pembangunan yang menggunakan. Uang negara benar-benar sesuai spesifikasi.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kepolisian dan kejaksaan negeri Takalar. Segera melakukan pemeriksaan, terhadap kepala Desa, serta tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa Galesong Baru Tahun 2025.

Warga juga mendesak dilakukan, audit menyeluruh terhadap kualitas fisik bangunan. Serta laporan pertanggung jawaban keuangan proyek, untuk memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah desa galesong baru. Maupun pihak pelaksana proyek belum, memberikan keterangan resmi. Terkait berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat.

Warga berharap APH segera melakukan, penyelidikan secara profesional, dan transparan. Agar penggunaan dana desa benar-benar akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *