MAKASSAR — Pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Perumahan Kementerian Perhubungan Laut 2. Sabtu (21/11/2026), menuai sorotan Serikat Pejuang Keadilan Rakyat (SPKR) Sulawesi Selatan.
SPKR mempertanyakan, mekanisme koordinasi kegiatan tersebut, terutama terkait keterlibatan. Ketua RT dan Ketua RW setempat, serta persetujuan penggunaan kawasan perumahan dinas milik. Kementerian Perhubungan.
Ketua SPKR Sulsel, Arie Musa, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hak konstitusional anggota DPRD dalam melaksanakan reses. Namun, menurutnya, kegiatan yang menghadirkan masyarakat di lingkungan perumahan dinas semestinya tidak mengabaikan etika koordinasi dan tata kelola penggunaan fasilitas negara.
“Jangan sampai berbicara tentang penyerapan aspirasi rakyat, tetapi keberadaan RT dan RW yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat justru tidak diperhatikan. Ini bukan soal menghalangi reses, melainkan soal etika dan tata kelola,” tegas Arie Musa.
Menurut Arie, RT dan RW bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan lingkungan. Keduanya memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, membangun komunikasi sosial, serta menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah.
Karena itu, kegiatan yang melibatkan masyarakat di suatu wilayah seharusnya. Dikomunikasikan dengan perangkat lingkungan setempat.
PERTANYAKAN IZIN PENGGUNAAN PERUMAHAN DINAS
Tak hanya menyoroti koordinasi RT/RW, SPKR Sulsel juga meminta Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I A Makassar memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan Kompleks Perumahan Kementerian Perhubungan Laut 2 sebagai lokasi kegiatan reses.
SPKR menilai, status kawasan yang merupakan perumahan dinas perlu menjadi perhatian. Penggunaan fasilitas atau lingkungan yang berada dalam pengelolaan instansi pemerintah untuk kegiatan di luar aktivitas kedinasan perlu dikonfirmasi berdasarkan kewenangan pengelola dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Arie Musa mempertanyakan apakah kegiatan reses tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Distrik Navigasi dan apakah penggunaan lokasi sudah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
“Kami meminta Kepala Distrik Navigasi tidak pasif. Berikan penjelasan apakah kegiatan tersebut sudah dikoordinasikan dan apakah penggunaan lokasi telah mendapatkan persetujuan. Begitu pula anggota DPRD, sebaiknya ada permohonan izin atau persetujuan penggunaan tempat sebelum kegiatan dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, permintaan tersebut bukan bentuk pembatasan terhadap aktivitas wakil rakyat, melainkan upaya memastikan penggunaan fasilitas negara berjalan tertib dan menghormati kewenangan masing-masing institusi.
KOORDINASI DI LUAR STRUKTUR WILAYAH DIPERTANYAKAN
SPKR juga menyoroti pola komunikasi yang disebut berlangsung melalui pihak di luar struktur pemerintahan lingkungan setempat.
Arie mempertanyakan alasan koordinasi kegiatan kemasyarakatan tidak melibatkan secara langsung Ketua RT dan Ketua RW yang memiliki wilayah kerja di lokasi tersebut.
“Jangan sampai koordinasi hanya dilakukan melalui oknum di luar struktur kelurahan atau Ketua RW yang bukan wilayahnya. Kalau kegiatan dilaksanakan di suatu lingkungan, mengapa perangkat lingkungan setempat tidak menjadi bagian dari komunikasi sejak awal?” kritiknya.
Menurut SPKR, persoalan ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesan bahwa kelembagaan lingkungan dapat diabaikan ketika kegiatan melibatkan kepentingan masyarakat.
EMPAT PIHAK DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Atas persoalan tersebut, SPKR Sulsel menyampaikan empat tuntutan:
- Anggota DPRD Kota Makassar yang melaksanakan reses diminta menjelaskan mekanisme koordinasi dengan RT/RW serta persetujuan penggunaan lokasi kegiatan.
- Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I A Makassar diminta mengklarifikasi status pengelolaan kawasan dan memastikan apakah telah memberikan persetujuan penggunaan lokasi.
- Sekretariat DPRD Kota Makassar diminta memastikan mekanisme koordinasi pelaksanaan reses berjalan sesuai ketentuan.
- Camat, lurah, Ketua RT, dan Ketua RW setempat diminta dilibatkan dalam komunikasi serta koordinasi kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya.
Arie kembali menegaskan bahwa SPKR tidak bermaksud mempertentangkan tugas anggota DPRD dengan kewenangan pengelola kawasan maupun perangkat lingkungan.
Namun, menurutnya, pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat juga harus dibarengi keteladanan dalam menghormati tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat.
“Wakil rakyat harus dihormati, tetapi perangkat lingkungan dan pengelola kawasan juga harus dihargai. Jangan ada yang merasa dihalangi. Bangun komunikasi, tunjukkan etika, dan jalankan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari, anggota DPRD yang bersangkutan maupun pihak. Kantor Distrik Navigasi Kelas I A Makassar, terkait mekanisme koordinasi dan persetujuan. Penggunaan lokasi tersebut.
SPKR Sulsel menegaskan, persoalan ini bukan tentang boleh atau tidaknya reses dilaksanakan. Melainkan tentang transparansi, etika koordinasi. Dan tertib administrasi dalam penggunaan kawasan perumahan dinas.





