TAKALAR, SULSEL — Aktivitas pengisian solar subsidi menggunakan jeriken dalam jumlah besar kembali menjadi sorotan di SPBU 74.922.03 Tamala’lang, Jalan Mallarangan Jempang, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan pantauan tim media di lapangan, terlihat aktivitas pengisian solar subsidi, ke dalam jeriken yang berlangsung berulang kali. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius, terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Dugaan penyimpangan semakin menjadi perhatian, karena pengisian menggunakan jeriken yang disebut-sebut. Memanfaatkan surat rekomendasi yang peruntukannya secara khusus, bagi konsumen yang memenuhi persyaratan. Seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.
Jika benar surat rekomendasi tersebut, digunakan oleh pihak yang tidak berhak, atau melampaui ketentuan. Maka praktik itu, patut ditelusuri aparat penegak hukum.
Persoalannya bukan sekadar aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken. Solar subsidi merupakan barang yang distribusinya diatur negara dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Ketika penyalurannya tidak tepat sasaran, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh BBM dengan harga subsidi.
Aparat Diminta Tidak Tutup Mata
Atas temuan tersebut. Unit Tipidter Polres Takalar, Polda Sulawesi Selatan. Hingga Mabes Polri didesak melakukan penyelidikan menyeluruh.
Pemeriksaan perlu mencakup rekaman CCTV, data transaksi penjualan, dokumen surat rekomendasi, identitas pembeli, operator, serta pihak manajemen SPBU.
BPH Migas juga diminta melakukan audit terhadap kesesuaian kuota dan realisasi penyaluran solar subsidi di SPBU 74.922.03 Tamala’lang.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga diharapkan, mengevaluasi sistem pengawasan internal. Dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ancaman Pidana Menanti Jika Terbukti Melanggar
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Namun, penerapan pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
Pengelola SPBU Belum Berikan Klarifikasi
Tim media telah berupaya mengonfirmasi pihak pengawas SPBU Tamala’lang melalui WhatsApp terkait temuan aktivitas pengisian solar subsidi menggunakan jeriken tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Redaksi menegaskan, bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial. Terhadap distribusi BBM bersubsidi yang menjadi hak masyarakat.
Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi manajemen SPBU, Pertamina Patra Niaga. BPH Migas, serta pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.





