JENEPONTO — Pekerjaan pengaspalan Jalan Poros Kelara–Parallabua, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Pasalnya, meski badan jalan telah selesai diaspal, kondisi bahu jalan di sisi kiri dan kanan disebut masih berlubang, tidak rata, serta memiliki perbedaan ketinggian dengan permukaan aspal.
Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang melintas di jalur tersebut.
Anggota DPC Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Jeneponto, Muh. Alif, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga agar segera mengambil langkah konkret.
Menurut Alif, perbedaan ketinggian antara badan jalan yang telah diaspal dengan bahu jalan yang belum ditimbun dan dipadatkan berpotensi menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan ketika keluar dari badan jalan.
Bahkan, berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima, sejumlah pengendara disebut pernah mengalami kecelakaan di lokasi tersebut, terutama saat malam hari.
“Kami menyampaikan keluhan masyarakat. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan hingga menimbulkan korban yang lebih serius,” tegas Muh. Alif.
LAKI menilai penyelesaian pekerjaan jalan tidak cukup hanya dengan mengaspal badan jalan. Penataan bahu jalan, termasuk penimbunan dan pemadatan, juga perlu diperhatikan demi keselamatan pengguna jalan.
Desak Pemerintah dan Kontraktor Bertindak
Alif meminta Gubernur Sulawesi Selatan dan Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan segera mengevaluasi pekerjaan pengaspalan Jalan Kelara–Parallabua.
Ia juga mempertanyakan apakah pekerjaan bahu jalan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya (RAB), serta ketentuan dalam kontrak pekerjaan.
“Kenapa pengaspalan sudah selesai, tetapi bahu jalan belum dikerjakan? Apakah pekerjaan tersebut memang sudah sesuai RAB dan kontrak? Ini harus diperiksa secara terbuka,” ujarnya.
Menurut LAKI, pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi kecelakaan fatal untuk mengambil tindakan.
Jika pekerjaan bahu jalan belum dapat diselesaikan dalam waktu dekat, penyelenggara jalan diminta memasang rambu peringatan, pembatas sementara, dan perlengkapan keselamatan lainnya di titik-titik yang berisiko.
Ingatkan Kewajiban Penyelenggara Jalan
LAKI juga mengingatkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketentuan tersebut mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan wajib memasang tanda atau rambu pada bagian jalan yang rusak.
Selain itu, ketentuan pidana dalam Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur konsekuensi hukum bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki kerusakan jalan sesuai ketentuan hingga mengakibatkan kecelakaan dan korban.
Tiga Tuntutan LAKI Jeneponto
Atas kondisi tersebut, LAKI Jeneponto menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan segera memerintahkan pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan bahu jalan Kelara–Parallabua.
Kedua, meminta bahu jalan sisi kiri dan kanan segera ditimbun, dipadatkan, dan dirapikan sesuai spesifikasi teknis pekerjaan.
Ketiga, meminta pemasangan rambu peringatan, marka, serta pembatas sementara pada bagian jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
LAKI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat terkait keselamatan pengguna jalan.
“Kami tidak ingin menunggu ada korban jiwa baru pemerintah bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Segera benahi bahu jalan sebelum terjadi kecelakaan berikutnya,” tutup Muh. Alif.
