Takalar SulSel — Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) mendesak Kejaksaan Negeri Takalar melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut disampaikan Ketua LPR, Irwan, yang menilai program bernilai triliunan rupiah itu harus diawasi secara. Ketat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran maupun kepentingan politik.
“Program ini memiliki tujuan mulia. Namun, besarnya anggaran negara yang digelontorkan harus dibarengi. Pengawasan yang kuat dan transparan,” tegas Irwan, Kamis (12/6/2026).
Menurutnya, pengawasan MBG tidak cukup hanya memastikan makanan aman dan bergizi. Pemerintah juga wajib menjamin pengelolaan anggaran berjalan akuntabel, terbuka, dan bebas konflik kepentingan.
Irwan mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh berada dalam wilayah abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Program negara ini harus murni untuk rakyat. Jangan sampai tercampur dengan agenda politik praktis,” katanya.
LPR juga menyoroti berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Irwan, setiap indikasi yang mengarah pada konflik kepentingan. Yang harus ditelusuri secara serius, demi menjaga integritas program.
“Negara harus memastikan setiap rupiah APBN digunakan sesuai tujuan. Program nasional wajib steril dari kepentingan pribadi maupun kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan legislator, pengurus partai, atau tokoh politik dalam posisi yang berpotensi memperoleh keuntungan langsung dari program MBG merupakan praktik yang tidak etis.
“Jika fungsi politik, pengawasan, dan pelaksanaan program bercampur, maka kepercayaan publik bisa terkikis. Program yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial justru berisiko dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan,” tegasnya.
Karena itu, LPR meminta pemerintah membuka seluruh rantai pelaksanaan MBG kepada publik, mulai dari proses penunjukan mitra, struktur pengelola, alokasi anggaran, hingga mekanisme audit dan pengawasan.
Irwan juga mengajak seluruh partai politik menjaga jarak dari. Proyek negara tersebut demi menghindari munculnya, persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Yang harus dilindungi adalah kepentingan, anak-anak Indonesia, bukan kepentingan kekuasaan. Audit independen dan pengawasan ketat mutlak diperlukan,” pungkasnya.
