Makassar SulSel — Aroma ketidakberesan dalam pembagian kupon pasar murah di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, memicu gelombang protes warga.
Puluhan masyarakat mendatangi Kantor Kelurahan Ujung Tanah di Jalan Kalimantan. Senin (11/5/2026), menuntut penjelasan atas pembagian kupon yang diduga sarat pilih kasih dan tidak transparan.
Kedatangan warga berlangsung dalam suasana panas. Mereka meluapkan kekecewaan terhadap pihak kelurahan yang dinilai tidak adil dalam mendata penerima kupon pasar murah.
Warga menuding proses pendataan dilakukan secara tertutup oleh oknum kelurahan bersama sejumlah anggota Linmas tanpa melibatkan RT dan RW yang justru lebih mengetahui kondisi ekonomi masyarakat setempat.
“Ini pembagian seperti pilih-pilih orang. Banyak warga yang benar-benar butuh malah tidak dapat, sementara yang dianggap mampu justru menerima,” teriak salah seorang warga di tengah kerumunan.
Sorotan paling tajam tertuju pada dugaan banyaknya kupon yang justru jatuh ke tangan anggota Linmas. Dari total 11 anggota Linmas, disebutkan 10 orang menerima kupon, sementara satu orang lainnya tidak kebagian.
Fakta ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apalagi, warga juga menyoroti adanya penerima kupon yang keluarganya disebut memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai di instansi pemerintah.
“Kalau suaminya kerja di PU, kenapa masih dapat? Sementara banyak warga kecil di sini justru tidak masuk daftar,” keluh warga lainnya.
Ketua RW 02 Kelurahan Ujung Tanah, Herdiansya Amir, mengaku kecewa lantaran dirinya tidak dilibatkan dalam pendataan penerima manfaat.
Menurutnya, jika pihak kelurahan melibatkan pengurus RT dan RW, polemik seperti ini tidak akan terjadi karena data warga kurang mampu lebih akurat berada di tangan aparat lingkungan.
“Ini yang kami sesalkan. Tidak ada koordinasi. Padahal kami lebih tahu siapa yang layak dibantu,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan kupon tersebut merupakan bagian dari program pasar murah dari Pertamina dengan nilai paket sekitar Rp200 ribu, yang dapat ditebus warga dengan harga Rp30 ribu.
Namun alih-alih menjadi solusi bagi masyarakat kecil, program ini justru memantik kegaduhan akibat dugaan pembagian yang tidak tepat sasaran.
Warga kini mendesak camat ujung tanah, dan pemerintah kota Makassar turun tangan mengevaluasi mekanisme distribusi kupon. Serta mengusut dugaan adanya praktik tebang pilih dalam penyalurannya.
“Kalau memang ini bantuan untuk rakyat kecil, bagikan secara adil. Jangan jadikan program sosial sebagai ajang pilih kasih,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kelurahan Ujung Tanah belum memberikan keterangan. Resmi terkait protes warga tersebut.
