Gowa SulSel — Beredarnya flayer aksi penolakan kehadiran Alfamart dan toko ritel modern sejenis di poros Malino, tepatnya di samping SPBU Batangkaluku, menuai respons serius dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Serikat Pejuang Keadilan Rakyat (SPKR).
Ketua SPKR, Musa, menegaskan bahwa keberadaan ritel modern tersebut berpotensi besar mematikan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya toko-toko klontong dan usaha rakyat kecil yang telah lama bergantung pada sektor perdagangan tradisional di wilayah tersebut.
“Ritel modern dengan modal besar dan sistem terpusat jelas tidak seimbang jika dibiarkan berdampingan langsung dengan UMKM kecil. Ini bukan soal persaingan sehat, tapi soal keberpihakan kebijakan,” tegas Musa dalam keterangannya kepada media, Selasa (13/1/2026).
Musa mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat lima gerai Alfamart di wilayah Gowa yang sempat ditutup, namun kini kembali beroperasi. Menurutnya, pembukaan kembali tersebut perlu dievaluasi secara serius karena berdampak langsung pada menurunnya omzet pedagang kecil di sekitarnya.
“Atas nama keadilan ekonomi dan perlindungan usaha rakyat, kami mendesak Bupati Gowa untuk menutup kembali lima gerai Alfamart yang sebelumnya telah ditutup, demi menyelamatkan keberlangsungan UMKM kecil, khususnya toko klontong,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua SPKR menekankan pentingnya pemerintah daerah mengedepankan sistem franchise atau waralaba berbasis kemitraan, yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal, bukan sistem ritel modern yang sepenuhnya dikendalikan korporasi besar.
“Kami mendorong model waralaba yang melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan maupun Presiden Republik Indonesia terkait penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM,” tambah Musa.
SPKR berharap Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata terhadap jeritan pelaku UMKM kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Menurut Musa, keberpihakan kepada UMKM bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan berani.
“Jika pemerintah daerah serius melindungi ekonomi rakyat, maka keberanian mengambil sikap tegas terhadap ritel modern yang merugikan UMKM adalah keniscayaan,” pungkasnya.
Sampai berita ini terbit belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. (*)
