Transnusi.com Makassar — Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (PERAK) nyaris membuat macet sepanjang Jl Perintis Kemerdekaan, Rabu (2/3/22). Pasalnya, bersama DPP LiRI mendampingi dan mengawal ratusan mobil truk yang tergabung dalam Persatuan Supir Truk Sulawesi (PSTS) menuju Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan dan Kantor DPRD Provinsi Sulsel Jl Urip Sumoharjo.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, PSTS mendesak Dishub dan BPTD Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI memberikan kebijakan agar tidak dilakukan operasi atau penindakan kepada sopir truk selama masih tahap sosialisasi dan belum diberlakukan secara nasional.
“Kami ada 9 tuntutan dan 9 pernyataan sikap, kalau betul-betul diberlakukan pembatasan ODOl atau muatan maka masyarakat yang akan terkena imbasnya atas kenaikan harga,” ucap Muslimin dalam orasinya.
Pria yang akrab disapa Bang Mus ini juga, prihatin dengan nasib para supir truk jika pembatasan ODOl ini diberlakukan.
“Kasihan Supir Truk jika regulasi ini diberlakukan namun tidak ditunjang dengan kebijakan yang memihak kepada supir maupun pengusaha ekspedisinya,” jelas Bang Mus selaku Korlap Aksi.
Ketua LSM PERAK, Adiarsa MJ, SH yang dimintai tanggapannya setelah menyampaikan aspirasinya mengatakan, pihaknya akan setia mengawal kepentingan masyarakat termasuk para supir truk.
“Beberapa hari ini kita disusahkan mencari minyak goreng, saya yakin dan percaya kalau terjadi pembatasan muatan maka barang dan sembako harganya juga melonjak imbasnya masyarakat lagi yang disusahkan,” terang Adiarsa.
Sementara itu, Kabid Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, H. Aruddin saat menerima aspirasi para pengunjuk rasa mengatakan, siap menjembatani aspirasi supir truk tersebut apalagi berdampak pada ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kabid Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, H. Aruddin saat menerima aspirasi para pengunjuk rasa mengatakan, siap menjembatani aspirasi supir truk tersebut apalagi berdampak pada ekonomi masyarakat.“Hari ini kami pastikan ada keputusan atau kebijakan lokal yang keluar, kami akan berkoordinasi dengan Pihak BPTD Kemenhub RI,” katanya.
Perwakilan BPTD Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Arham Safti berjanji akan memberikan keputusan dan kebijakan yang akan diambil setelah berkoordinasi dengan pimpinannya.
Berlanjut ke DPRD Sulsel, para demonstran diterima oleh salah satu Ketua Komisi yang membidangi Perhubungan, Rahman Pina.
“Kami pastikan akan segera undang seluruh pihak yang berkepentingan agar sama-sama didengar dan seperti apa keputusan nantinya,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, LSM PERAK dan PSTS berjanji akan datang dan mengerahkan lebih banyak hingga ribuan armada truk jika tidak ada kebijakan yang keluar demi keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Diketahui, aksi ini termasuk salah satu issu nasional yang juga berlangsung di Provinsi lain dimana pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan terkait pembatasan dan pelarangan Truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Pembatasan ODOl dapat menimbulkan gejolak ekonomi sehingga mengganggu dan menghambat program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN).
