TAKALAR, SULSEL — Dugaan pemasangan jaringan kabel WiFi tanpa mengantongi izin di Kabupaten Takalar semakin meluas.
Setelah sebelumnya mencuat di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, kini pemasangan kabel yang dikaitkan dengan PT Globalnet juga ditemukan di Desa Minasa Baji, tepatnya di Dusun Lantang Peo.
Informasi tersebut terungkap setelah seorang warga Desa Minasa Baji menghubungi awak media melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan bahwa aktivitas pemasangan jaringan kabel juga berlangsung di wilayahnya.
“Di desa kami juga ini ada pemasangan, Pak,” ungkap warga tersebut.
Meluasnya pemasangan jaringan kabel ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku di Kabupaten Takalar.
Pasalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar menyatakan belum menemukan nama PT Globalnet dalam data permohonan perizinan yang telah mereka periksa.
“Kami sudah berusaha mengecek berkali-kali, tetapi nama PT Globalnet tidak ada,” ujar Hasnaeni dari DPMPTSP Kabupaten Takalar.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat aktivitas pemasangan jaringan disebut telah menjangkau lebih dari satu desa. Kondisi ini memunculkan desakan agar pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap legalitas kegiatan perusahaan tersebut.
Sementara itu, pihak PT Globalnet yang dikonfirmasi mengenai persoalan perizinan memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Dalam keterangannya, pihak perusahaan menyampaikan bahwa direktur mereka sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Buol, Sulawesi Tengah, untuk menyelesaikan sejumlah urusan selama kurang lebih tiga hingga empat hari.
Pihak perusahaan juga meminta waktu sekitar satu minggu untuk mengatur jadwal dan datang langsung ke lokasi.
Pernyataan tersebut menjadi respons awal perusahaan atas konfirmasi media. Namun, belum terdapat penjelasan substantif mengenai status perizinan pemasangan jaringan kabel di Kabupaten Takalar.
Warga berharap pemerintah daerah, tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Mereka mendesak instansi terkait segera turun ke lapangan, memeriksa dokumen perizinan. Serta mengevaluasi seluruh aktivitas pemasangan jaringan kabel yang telah berlangsung.
Jika ditemukan pelanggaran, warga meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum. Termasuk menghentikan sementara pekerjaan, apabila tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
Kini, yang menjadi pertanyaan publik: atas dasar izin apa pemasangan jaringan kabel PT Globalnet dapat menjangkau sejumlah desa di Takalar. Sementara DPMPTSP menyatakan nama perusahaan tersebut, tidak ditemukan dalam data perizinan yang diperiksa?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak. PT Globalnet mengenai dokumen perizinan yang menjadi, dasar kegiatan pemasangan tersebut.





