MAKASSAR — Kematian seorang pasien dengan luka tikam setelah diduga mengalami penolakan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Islam Faisal menuai sorotan serius.
Pasien tersebut dilaporkan meninggal dunia. Dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan lainnya.
Peristiwa ini memicu desakan agar dugaan penolakan pelayanan medis di rumah sakit tersebut diusut secara menyeluruh.
Wakil Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan melalui Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan, Idam, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi sepihak maupun permintaan maaf.
Ia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Namun, menurutnya, ada persoalan mendasar yang harus dijawab: apakah seorang pasien harus kehilangan nyawa terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa haknya mendapatkan pertolongan medis telah diabaikan?
Idam menegaskan, pernyataan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap tenaga medis maupun institusi rumah sakit. Melainkan desakan agar tanggung jawab hukum, etika profesi, dan kewajiban negara dalam menjamin hak pelayanan kesehatan benar-benar ditegakkan.
Menurutnya, pelayanan IGD bukan pelayanan biasa yang dapat mengutamakan pertimbangan administratif, kemampuan pembayaran, maupun ketersediaan jaminan pembiayaan.
Dalam kondisi kegawatdaruratan, keselamatan pasien dan upaya stabilisasi harus menjadi prioritas utama.
Pertolongan Darurat Merupakan Kewajiban Hukum
Idam mengingatkan bahwa Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat dengan mengutamakan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
Ketentuan tersebut, kata dia, bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya penolakan atau keterlambatan penanganan tanpa alasan medis yang dapat dibenarkan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap kewajiban pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, hingga kemungkinan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan kegawatdaruratan harus dilakukan berdasarkan indikasi dan penilaian klinis tenaga medis.
Pemeriksaan tanda-tanda vital, triase, stabilisasi, pemberian oksigen, pemasangan infus, serta tindakan medis lainnya harus disesuaikan dengan kondisi pasien.
Jika pasien membutuhkan rujukan, prosesnya harus dilakukan secara terkoordinasi dan aman. Bukan sekadar meminta keluarga membawa pasien ke rumah sakit lain tanpa kepastian penanganan.
Dugaan Penawaran Uang Duka Ikut Disorot
Selain dugaan penolakan pelayanan, Idam turut menyoroti informasi mengenai dugaan penawaran uang duka dan biaya transportasi kepada peserta aksi.
Ia meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka, mulai dari siapa pihak yang menawarkan, atas dasar kewenangan apa, sumber dana, hingga tujuan pemberian uang tersebut.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah pemberian itu murni bentuk kepedulian kemanusiaan atau memiliki maksud lain yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi.
Idam menegaskan, pihaknya tidak sedang menuduh adanya praktik suap maupun upaya pembungkaman.
Namun, apabila ditemukan fakta bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kritik, memengaruhi penyampaian aspirasi, atau menghalangi pengungkapan fakta, maka hal itu harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Keluarga korban tidak membutuhkan penyelesaian yang menutup ruang pencarian kebenaran. Mereka berhak mendapatkan penjelasan, kepastian, dan pertanggungjawaban. Sebab, nyawa manusia bukan komoditas negosiasi. Keadilan tidak boleh ditukar dengan uang duka,” tegasnya.
Tujuh Tuntutan PW SEMMI Sulsel
Atas peristiwa tersebut, Idam menyampaikan tujuh tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
1. Mendesak Investigasi Independen dan Menyeluruh
Meminta Dinas Kesehatan, lembaga pengawas terkait, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penolakan dan/atau penelantaran pasien.
Pemeriksaan harus mencakup kronologi kejadian, rekam medis, catatan triase, identitas petugas yang bertanggung jawab, rekaman CCTV, serta seluruh tindakan medis yang diberikan maupun yang tidak diberikan.
2. Mendesak DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Menggelar RDP Terbuka
Meminta kedua lembaga legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen RS Islam Faisal, Dinas Kesehatan, keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait.
RDP tersebut dinilai penting untuk menguji fakta dan meminta pertanggungjawaban secara terbuka.
Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat justru absen ketika hak keselamatan masyarakat dipertaruhkan.
3. Mendesak Audit Medis dan Audit Kepatuhan Pelayanan IGD
Meminta evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan, sistem triase, kompetensi petugas, prosedur stabilisasi, mekanisme rujukan, serta kepatuhan terhadap kewajiban pelayanan kegawatdaruratan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.
4. Mendesak Pemeriksaan Dugaan Penawaran Uang Duka dan Biaya Transportasi
Meminta klarifikasi mengenai sumber dana, tujuan pemberian, pihak pemberi, dan pihak penerima.
Apabila ditemukan indikasi tindakan yang bertujuan menghalangi aspirasi atau memengaruhi proses pengungkapan fakta, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang relevan.
5. Mendesak Pertanggungjawaban Medis, Profesional, dan Institusional
Apabila ditemukan unsur pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitas dan tingkat kesalahannya.
Institusi rumah sakit tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan terhadap keputusan maupun tindakan individual.
6. Mendesak Perlindungan dan Pemenuhan Hak Keluarga Korban
Keluarga korban berhak memperoleh informasi yang jujur, penjelasan medis yang dapat dipahami, akses terhadap informasi rekam medis sesuai ketentuan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan.
7. Mendesak Pengamanan Seluruh Alat Bukti dan Evaluasi Pelayanan Kegawatdaruratan di Kota Makassar
Meminta seluruh rekaman CCTV, rekam medis, catatan triase, dokumen rujukan, serta komunikasi pelayanan segera diamankan untuk mencegah hilangnya bukti.
Pemerintah daerah juga didesak mengevaluasi kesiapan pelayanan kegawatdaruratan di seluruh fasilitas kesehatan.
Jangan Ada Impunitas dalam Pelayanan Kesehatan
Idam mengingatkan bahwa tanggung jawab rumah sakit tidak dapat diukur hanya dari keberadaan gedung, fasilitas, tenaga medis, maupun status kelembagaannya.
Integritas sebuah institusi kesehatan justru diuji ketika berhadapan dengan pasien yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan pertolongan segera.
Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), tidak boleh ada institusi yang berada di atas hukum. Jabatan, kekuasaan, maupun reputasi kelembagaan tidak boleh menjadi penghalang dalam proses pencarian kebenaran.
Ia juga mengingatkan bahwa hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu polemik mereda. Negara harus hadir melalui pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Kami sedang menuntut kebenaran. Namun, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bahkan hilangnya nyawa, tidak boleh ada upaya melindungi pihak yang bertanggung jawab,” tegas Idam.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur advokasi, pengawasan publik, dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan biarkan kematian seorang pasien menjadi sekadar berita yang dilupakan setelah beberapa hari. Jangan biarkan uang menggantikan keadilan. Dan jangan biarkan rumah sakit kehilangan fungsi kemanusiaannya,” pungkas Idam, Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI Sulsel.
