MAKASSAR — Barisan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (BARAK SULSEL) mendatangi Polres Pelabuhan Makassar, Jumat (25/9/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Makassar.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Bongkar dan Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi Distrik Navigasi.”
Aksi tersebut dipimpin Jenderal Lapangan BARAK SULSEL, Fahrul.
BARAK SULSEL menyoroti sejumlah persoalan yang mereka persoalkan, mulai dari dugaan monopoli usaha. Dugaan mark-up, hingga dugaan penyimpangan dalam. Proses pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pemeliharaan.
Fahrul menegaskan, tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk. Kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami datang sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas penggunaan anggaran negara dan mempertanyakan dugaan praktik monopoli usaha, dugaan mark-up, serta dugaan penyimpangan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa maupun pemeliharaan di Distrik Navigasi Kelas I Makassar. Kami meminta semuanya dibongkar dan diperiksa secara profesional berdasarkan bukti,” tegas Fahrul.
Menurut BARAK SULSEL, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat dokumen administrasi. Aparat diminta menelusuri seluruh rangkaian kegiatan yang dipersoalkan.
Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran dan HPS. Proses pemilihan penyedia, kontrak, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan. Pembayaran hingga kesesuaian hasil pekerjaan di lapangan.
Soroti Kinerja Penyidik
Selain meminta pengusutan dugaan penyimpangan di. Distrik Navigasi Kelas I Makassar, BARAK SULSEL juga mendesak. Kapolres Pelabuhan Makassar yang baru melakukan evaluasi, terhadap kinerja Kasat Reskrim dan Kanit Tipidkor.
Fahrul mengatakan, evaluasi diperlukan agar setiap informasi. Atau laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, mendapat penanganan yang jelas dan profesional.
“Kami juga mendesak Kapolres Pelabuhan Makassar yang baru untuk mengevaluasi kinerja Kasat Reskrim dan Kanit Tipidkor. Jangan sampai laporan atau informasi mengenai dugaan korupsi hanya berhenti di meja pemeriksaan tanpa kejelasan,” ujar Fahrul.
BARAK SULSEL meminta proses penanganan dilakukan secara objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti.
Mereka juga meminta masyarakat, mendapatkan informasi mengenai sejauh mana. Proses penegakan hukum terhadap persoalan yang dilaporkan, atau disampaikan tersebut.
Siapkan Aksi Lanjutan
BARAK SULSEL menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari pengawalan mereka.
Mereka memberikan kesempatan kepada aparat dan pihak terkait untuk memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
Jika tidak ada kejelasan tindak lanjut, BARAK SULSEL menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan konsolidasi massa yang lebih besar.
“Kami tegaskan, aksi hari ini bukan aksi terakhir. Apabila tuntutan BARAK SULSEL tidak diindahkan dan tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya, kami akan kembali turun ke jalan dengan konsolidasi massa yang lebih besar,” tegas Fahrul.
BARAK SULSEL menyatakan, akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat penegak hukum. Menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti, setiap informasi mengenai. Dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan, penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari. Polres Pelabuhan Makassar maupun pihak. Distrik Navigasi Kelas I Makassar terkait tuntutan. Dan tudingan yang disampaikan, BARAK SULSEL.
